BALIEXPRESS.ID – Pemkab Jembrana mengambil langkah strategis di tengah keterbatasan anggaran pendidikan dan tekanan ekonomi masyarakat.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat ke pemerintah pusat dengan menyiapkan lahan seluas 5,9 hektare di Kecamatan Melaya.
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, mengungkapkan sektor pendidikan di Kabupaten Jembrana saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat.
Selain persoalan kemiskinan, daerah tersebut juga mengalami kekurangan tenaga pendidik akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun.
“Tahun ini ada 58 guru yang pensiun. Secara keseluruhan, Jembrana masih kekurangan sekitar 210 guru. Kami tidak diperbolehkan mengangkat guru kontrak maupun honorer. Karena itu, kami berharap usulan formasi guru yang diajukan ke pemerintah pusat bisa disetujui,” kata Kembang, Kamis (18/6/2026).
Selain kekurangan guru, infrastruktur pendidikan di Jembrana juga membutuhkan perhatian serius. Pemkab mencatat terdapat 44 bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.
“Dari jumlah itu, sembilan sekolah sudah diperbaiki tahun lalu. Tahun ini kami hanya mampu memperbaiki lima sekolah karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Untuk mengatasi kekurangan guru, Pemkab Jembrana menerapkan kebijakan regrouping atau penataan kembali tenaga pendidik agar distribusinya lebih merata di seluruh wilayah.
Baca Juga: Viral Dugaan Pelecehan saat Pembukaan PKB 2026, Satpol PP Bali Dorong Korban Segera Lapor Petugas
Di sisi lain, pemerintah daerah juga melirik program dari Kementerian Agama untuk mengusulkan pembangunan sekolah berbasis Hindu.
Program tersebut dinilai dapat membantu daerah karena seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah pusat.
“Program ini seluruh pembiayaan, mulai dari guru, bangunan hingga operasional ditanggung pemerintah pusat. Di dalamnya juga tersedia asrama sehingga dapat membantu mengurangi beban daerah,” jelas Kembang.
Sebagai upaya jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, Pemkab Jembrana menaruh harapan besar pada pembangunan Sekolah Rakyat.
Kembang mengaku telah melakukan koordinasi bersama Wakil Bupati dengan Kementerian Sosial terkait usulan tersebut.
“Kami sudah mengusulkan Sekolah Rakyat dan menyiapkan lahan seluas 5,9 hektare yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Lokasinya berada di Kecamatan Melaya,” katanya.
Keberadaan Sekolah Rakyat dinilai mendesak untuk mencegah anak-anak dari keluarga prasejahtera putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Konsep yang diusung adalah sekolah berasrama gratis dengan fasilitas lengkap yang dibiayai pemerintah pusat.
“Informasinya, fasilitasnya sangat lengkap. Ada asrama, makan pagi, siang dan malam, perlengkapan sekolah hingga seragam. Operasionalnya juga ditanggung pemerintah pusat,” paparnya.
Sekolah Rakyat tersebut nantinya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana, tidak hanya warga Kecamatan Melaya, dan akan melayani jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA.
Kembang menegaskan bahwa berbagai usulan di bidang pendidikan tersebut memiliki tujuan utama, yakni pengentasan kemiskinan secara nyata melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin hanya menurunkan angka di atas kertas. Yang terpenting adalah bagaimana mengubah nasib masyarakat secara nyata. Salah satu kuncinya adalah pendidikan,” tegasnya. (*)
Editor : I Made Mertawan