BALIEXPRESS.ID - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa telah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (6/7).
Dalam laporan tersebut ternyata ada sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang jumlahnya mencapai Rp 1,19 triliun lebih.
Namun sisa anggaran ini dipastikan tidak ada kesalahan dalam perencanaan keuangan daerah, melainkan telah dilakukan pengelolaan secara hati-hati.
Baca Juga: Bupati Adi Arnawa Sampaikan Penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Kepada DPRD Badung
Adi Arnawa menyatakan, terjadinya SiLPA ini adalah suatu bentuk kehati-hatian pemerintah dalam pengelolaan keuangan.
Terutama kewaspadaan ketika kemungkinan belanja daerah tidak tercapai.
“Kan memang harus harus begitu, kita tidak boleh langsung genjot ngegas. Dampaknya beberapa kegiatan yang dianggap tidak urgent itu di-hold (tunda) dulu. Nah inilah menyebabkan salah satu terjadi SiLPA,” ujarnya, usai rapat paripurna.
Pihaknya menyebutkan, sisa penggunaan anggaran ini pun muncul akibat adanya perbedaan pendapatan dan belanja daerah.
Hal ini juga dipengaruhi karena melihat perkembangan yang terjadi.
Ia pun mencontohkan, di pertengahan tahun 2026 ini seluruh target pendapatan telah tercapai.
Namun kondisi serupa belum tentu dapat bertahan hingga akhir tahun. Terlebih dirinya juga mengakui, sumber pendapatan dari pajak dan retribusi daerah.
“Kalau kita bicara pariwisata ini kan sangat-sangat tergantung faktor eksternal ini. Nah inilah yang kita tidak bisa ramalkan. Kami dari pemerintah dalam hal ini BPKAD, tentu dia harus menerapkan kehati-hatian, terutama di dalam menerapkan belanja, jangan sampai terjadi hutang,” ungkapnya.
Disingung muculnya SiLPA akibat miss perencanaan, Adi Arnawa menerangkan, perencanaan keuangan dibuat berdasarkan data potensi.
Namun terkadanga data tersebut baru sebatas proyeksi saja.
“Berarti proyeksi yang kita buat itu berdasarkan data yang kita dapatkan, itu yang tidak make sense. Itu bisa dipengaruhi apa? Eksternal. Contoh kayak sekarang lah misalnya, siapa menyangka terjadi kondisi geopolitik sekarang? Ini sangat berdampak sekali,” terang Bupati asal Pecatu tersebut.
Lebih lanjut mantan Sekda Badung ini menambahkan, kondisi yang lebih fatal dalam pengelolaan keuangan daerah adalah terjadinya hutang.
“Nah inilah yang kita antisipasi. Lebih baik kita ada SiLPA, daripada kita ada hutang. Toh juga pelaksanaan pembangunan yang kita rancang kemarin itu bisa dilaksanakan,” jelasnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga