Bahas LPKJ 2025, Komisi II DPRD Badung Soroti Serapan Anggaran Belum Maksimal
BALIEXPRESS.ID – Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung 2025, Senin (13/4).
Dalam rapat tersebut, dewan menemukan bahwa realisasi penggunaan anggaran belum maksimal.
Meski demikian pelaksanaan program kerja secara umum dinilai berjalan baik.
Baca Juga: Fraksi Golkar DPRD Badung Pastikan Dukung Upaya Penanganan Sampah Pemerintah
Rapat yang berjalan alot tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II, I Made Sada.
Turut hadir I Wayan Regep, Wayan Luwir Wiana, Nyoman Artawa, dan Ida Bagus Gede Putra Manuaba.
Sementara itu, OPD yang diundang, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Perikanan.
Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada, mengatakan, dari laporan yang disampaikan serapan anggaran tidak sampai 100 persen.
Ini dipengaruhi sejumlah faktor, terutama kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat serta rasionalisasi anggaran di tingkat daerah.
"Adapun kenapa dari target yang dipasang di anggaran sebelumnya, itu semua tidak mencapai 100 persen karena adanya yang pertama adalah rasionalisasi, kemudian juga ada karena pengaruh terkait kebijakan pusat adanya efisiensi,” ujarnya.
Baca Juga: Penjualan Mobil Triwulan I 2026: Astra Kuasai Pangsa Pasar Otomotif Indonesia dengan 101 Ribu Unit
Pihaknya menyebutkan, meskipun terdapat efisiensi anggaran, program-program yang bersifat prioritas tetap dapat direalisasikan.
