BALIEXPRESS.ID – Pemerintah Provinsi Bali mulai mengkaji wacana regrouping atau penggabungan sekolah yang mengalami kekurangan siswa usai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Kajian tersebut muncul menyusul adanya sejumlah sekolah yang hanya menerima sedikit murid baru, sementara sekolah lain justru masih menjadi tujuan utama para pendaftar.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, mengatakan wacana tersebut masih sebatas pembahasan awal dan belum menjadi keputusan.
Menurutnya, sebelum kebijakan diambil, pemerintah akan melakukan analisis secara menyeluruh.
Baca Juga: Tabanan Kunci 16 Ribu Hektare Sawah, Petani di Area Terlindungi Dapat Kemudahan
"Ini kan tentu menjadi wacana yang muncul karena menyikapi situasi dan kondisi setelah penerimaan murid baru. Di mana ada beberapa sekolah yang secara penerimaan murid barunya rupanya jumlahnya sedikit," ujarnya, saat diwawancara Jumat (17/6).
Ia menegaskan, regrouping tidak hanya berbicara soal penggabungan sekolah, tetapi juga menyangkut kesiapan sarana prasarana, tenaga pendidik, hingga tenaga administrasi.
"Ketika bicara regrouping juga tentu bicara berkaitan sarana prasarana yang ada, SDM dalam ini tenaga pendidik, termasuk juga tenaga administrasi yang ada di sana," katanya.
Budiasa menyebut, saat ini tenaga pendidik di sekolah terdiri atas guru berstatus PNS, PPPK, PPPK paruh waktu, hingga PJSL.
Karena itu, seluruh aspek kepegawaian akan menjadi perhatian apabila regrouping benar-benar diterapkan.
Meski demikian, ia meminta para guru yang saat ini mengajar di sekolah dengan jumlah murid baru yang minim tidak perlu khawatir.
"Tapi secara prinsip, saya sampaikan guru-guru yang saat ini mengabdi di sekolah-sekolah yang memang murid-murid yang mendaftar tahun ini belum banyak di sekolahnya, secara prinsip tentu kami akan perhatikan dan tenang saja, tetaplah mengabdi, tetaplah mengajar dengan baik untuk murid-murid yang ada sekarang," katanya.
Menurut Budiasa, apabila nantinya regrouping diberlakukan, BKPSDM akan memastikan seluruh guru tetap memperoleh penempatan yang layak.
Baca Juga: Jual Kalung Emas Pak Man Colik Rp50 Juta, Pelaku Pembunuhan Belikan Pacar iPhone 16
"Kalaupun nanti akhirnya jadi rencana regrouping ini, kami pastikan teman-teman akan aman dalam pengertian teman-teman tentu akan ditempatkan pada tempat-tempat atau sekolah-sekolah yang tidak begitu jauh dari lokasi sehingga berkaitan dengan pengabdian, berkaitan dengan pekerjaan tentunya tidak akan memberatkan," ujarnya.
Ia menjelaskan, penempatan guru nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
Simulasi akan dilakukan agar tidak terjadi kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu yang berpotensi mengurangi pemenuhan jam mengajar.
"Kalau memang jam pelajarannya tidak bisa terpenuhi, tentu kami akan sikapi dengan penempatan pada tempat lain. Tetapi kami pastikan posisi atau lokasi tempat tugas yang baru itu tentunya tidak jauh dari tempat yang lama," katanya.
Baca Juga: Keluarga Pak Man Colik Tak Menyangka Pembunuhnya Warga Satu Banjar di Negari
Pertimbangan tersebut, lanjut Budiasa, juga dilakukan agar guru tidak terbebani biaya transportasi maupun biaya tempat tinggal apabila dipindahkan ke lokasi yang terlalu jauh.
"Tapi secara prinsip, saya katakan teman-teman guru yang nanti kalau ada sekolahnya di-regrouping, saya pastikan yang terbaik tentu kami akan berikan kepada teman-teman guru dari kami di BKPSDM karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, baik pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik maupun pemikiran tentang jam mengajar mereka sehingga juga memenuhi syarat," ujarnya.
Terkait kemungkinan redistribusi guru antarwilayah apabila masih terdapat kekurangan tenaga pendidik di daerah tertentu, Budiasa mengatakan kebijakan tersebut tetap mengacu pada kebutuhan organisasi dan kesesuaian kompetensi guru.
"Di dalam proses distribusi melalui mutasi guru-guru atau tenaga pendidik tentu mempertimbangkan yang pasti adalah kebutuhan dari sekolah. Guru itu agak spesifik. Guru matematika tentu tidak bisa kita berikan untuk mengajar IPS misalnya atau kimia misalnya," katanya.
Ia menambahkan, tujuan utama pemerintah adalah memastikan proses pembelajaran di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di Bali tetap berjalan optimal.
"Dengan demikian, upaya kami dari Pemprov adalah bagaimana kenyamanan pelaksanaan pendidikan di semua sekolah, bukan hanya bicara SMA tetapi juga SMK dan SLB, paling tidak itu dapat berjalan dengan maksimal dan optimal serta ada kenyamanan terutama bagi teman-teman atau adik-adik kita para murid yang ada di sana," ucapnya.
Baca Juga: Tradisi Kawas di Silangjana: Simbol Harmoni Panca Dewata yang Terus Dijaga
Budiasa juga mengungkapkan hingga kini Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali masih melakukan inventarisasi sekolah yang jumlah peserta didiknya dinilai belum ideal.
Hasil kajian teknis tersebut nantinya akan menjadi dasar koordinasi dengan BKPSDM sebelum keputusan diambil.
"Kadisdik masih menginventarisir. Setelah telaahan teknis selesai, tentu mereka akan berkoordinasi dengan kami karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di sana," katanya.
Sementara itu, berdasarkan data BKPSDM Provinsi Bali, saat ini jumlah guru berstatus PNS di Bali mencapai 3.579 orang, guru PPPK sebanyak 4.110 orang, serta 468 guru PPPK paruh waktu.
Baca Juga: Uniknya Baris Demang Demung di Pura Pemayun Simbol Pasukan Menggempur Belambangan, Jadi Tarian Wali
Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan skema penataan tenaga pendidik apabila kebijakan regrouping sekolah nantinya diterapkan.(***)
Editor : Rika Riyanti