BALIEXPRESS.ID- Rapat gabungan DPRD Bangli dengan jajaran eksekutif dikabarkan berlangsung alot, Jumat (7/8/2026).
Penyebabnya, sebagian besar dana hibah untuk masyarakat tak kunjung cair hingga Agustus ini. Belum dapat dipastikan pencairannya.
Rapat yang digelar secara tertutup itu dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika. Hadir pula Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga: Sekapati APBD Rp 14,2 Triliun, DPRD Badung Minta Utamakan Manfaat untuk Masyarakat
Ditemui usai rapat, Riana membenarkan pencairan hibah menjadi pembahasan serius. Namun, ia meminta perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tidak dimaknai sebagai suasana yang memanas.
"Semua punya karakter masing-masing. Ada yang keras, tapi keras jangan diartikan memanas," ujarnya.
Menurut Riana, penyampaian masukan dari anggota dewan merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pihak eksekutif memandang masukan tersebut sebagai hal yang wajar.
Baca Juga: Sanur Fashion Week Jadi Panggung Brand Lokal Bali Bidik Pasar Global
Riana juga mengakui masih ada dana hibah yang belum dicairkan. Hanya saja, ia tidak merinci besaran hibah yang sudah maupun yang belum disalurkan, termasuk total dana hibah yang dirancang tahun ini.
"Pokoknya ada yang sudah cair. Intinya kami diawasi. Ada juga yang belum cair," katanya.
Baca Juga: 387 Mahasiswa KKN UNHI Terlindungi Jaminan Sosial Selama Bertugas di Lapangan
Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika membenarkan sejumlah anggota dewan mempertanyakan lambatnya pencairan hibah.
Menurutnya, dari total alokasi sekitar Rp15 miliar, hampir 90 persen hingga kini belum dicairkan.
Kondisi tersebut membuat anggota DPRD kerap menjadi sasaran pertanyaan masyarakat yang mengajukan hibah. Banyak warga meminta kepastian kapan bantuan itu akan dicairkan.
Berdasarkan hasil rapat, Suastika menjelaskan keterlambatan pencairan hibah disebabkan kondisi pendapatan asli daerah (PAD) yang masih seret.
Kondisi itu membuat pemerintah harus berhitung dalam mengeluarkan anggaran. "Persoalan belum cair karena anggaran belum tersedia," tegasnya.
DPRD pun mendorong pemerintah daerah menggenjot PAD. Hal ini penting agar seluruh program yang telah tertuang dalam APBD dapat direalisasikan sesuai perencanaan, termasuk penyaluran hibah kepada masyarakat
"Eksekutif sebagai pelaksana harus menggenjot PAD dan bekerja keras sehingga pelaksanaan APBD bisa berjalan secara konsisten," ujar Suastika.
Ia menambahkan, DPRD akan kembali menggelar rapat lanjutan bersama eksekutif untuk mengevaluasi upaya peningkatan PAD sebagai langkah mempercepat realisasi berbagai program daerah, termasuk pencairan hibah. (*)
Editor : I Made Mertawan