BALIEXPRESS.ID- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tabanan menggelar Pelatihan Kehumasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tema “Penguatan Kompetensi Kehumasan dalam Mewujudkan Komunikasi Publik yang Profesional, Informatif dan Berintegritas” pada Rabu (23/9/2026).
Melalui sinergi pers dan pemerintah untuk informasi publik yang berkualitas, kegiatan ini diikuti perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur yang menangani fungsi kehumasan dan komunikasi publik.
Baca Juga: Buda Parwata Dukung Kerta Gosa dan Museum Semarajaya Diusulkan Jadi Cagar Budaya Nasional
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat membuka kegiatan menekankan pentingnya kemampuan aparatur pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jelas, benar dan mudah dipahami.
“Kehumasan pemerintah bukan hanya bagaimana menyampaikan kegiatan, tetapi bagaimana memastikan apa yang dilakukan pemerintah dapat dipahami masyarakat. Karena itu, informasi publik harus disampaikan secara benar, terbuka, informatif dan bertanggung jawab. Pers dan pemerintah memiliki ruang masing-masing, tetapi keduanya mempunyai kepentingan yang sama, yaitu menghadirkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Sanjaya.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan media digital telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi.
Baca Juga: Polres Buleleng Gagalkan Aksi Judi Balap Sepeda Dini Hari, Dua Joki Ditangkap
Kondisi tersebut menuntut perangkat daerah untuk semakin adaptif dalam mengelola komunikasi publik.
“Jangan sampai pemerintah memiliki banyak program dan kegiatan, tetapi masyarakat tidak mengetahui manfaatnya. Di sinilah fungsi kehumasan menjadi penting, karena keberhasilan komunikasi pemerintah,” tambahnya.
Baca Juga: Tegaskan Putusan MA Bukan Soal Kepemilikan Lahan, Kuasa Hukum Darmawan Tantang Tunjukan Dokumen Asli
Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Bali, I Gusti Made Bagus (IGMB) Dwikora Putra yang menyampaikan materi mengenai perbedaan media pers dan media sosial, menekankan pentingnya memahami karakter masing-masing kanal komunikasi.
“Media pers dan media sosial memiliki karakter, mekanisme dan tanggung jawab yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu memahami ruang kerja pers sekaligus mampu mengelola informasi melalui media sosial secara tepat. Jangan menyamakan semua kanal komunikasi, karena setiap media memiliki karakter audiens dan cara kerja yang berbeda,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Winiantara, menyampaikan materi mengenai fungsi kehumasan pemerintah.
Diungkapkan Winiantara, fungsi humas pada perangkat daerah tidak sebatas dokumentasi dan publikasi kegiatan, tetapi merupakan bagian penting dari proses komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
“Humas OPD bukan sekadar tukang foto, membuat berita atau mengunggah kegiatan. Humas harus menjadi penghubung antara apa yang dikerjakan pemerintah dengan apa yang perlu diketahui masyarakat. Karena itu, informasi yang disampaikan harus memiliki nilai publik, bukan hanya nilai dokumentasi,” jelas Winiantara. (*)
Editor : I Made Mertawan