BALIEXPRESS.ID - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa permasalahan kemacetan yang selama ini menjadi sorotan publik, khususnya di kawasan Denpasar, Badung, dan sekitarnya, tengah menjadi fokus utama pemerintah provinsi.
Menurutnya, upaya serius tengah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara menyeluruh.
Sebagai langkah konkret, Koster telah menginisiasi pertemuan bersama seluruh bupati di Bali untuk menyepakati skema kolaborasi pembangunan.
Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah penggunaan 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR) sebagai dana sharing lintas kabupaten/kota.
Skema ini akan melibatkan kontribusi dari PHR Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar.
Dana tersebut akan difokuskan untuk membiayai proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan empat underpass baru di wilayah Denpasar.
Baca Juga: Salut! Anak-Anak Ini Sopan Minta Izin Lewat CCTV Saat Ambil Bola, Netizen: Attitude Juara!
Koster menjelaskan, proyek underpass ini akan dibagi tanggung jawabnya: satu dibangun oleh Pemerintah Provinsi Bali, satu oleh Pemerintah Kabupaten Badung, dan dua lainnya oleh Pemerintah Kota Denpasar.
Tak hanya itu, juga akan dibangun jaringan jalan baru yang menghubungkan Denpasar dengan Badung, Tabanan, hingga Karangasem, dengan tahapan perencanaan dan desain dimulai pada Perubahan Anggaran 2025.
"Pada Perubahan (2025) proses perencanaan dan desain," papar Koster saat menghadiri penutupan Bulan Bung Karno di Kampus ISI Denpasar, Minggu (29/6).
Ia memperkirakan, pembangunan satu underpass akan membutuhkan biaya antara Rp250 miliar hingga Rp300 miliar.
Jika semua berjalan sesuai jadwal, proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2028 dan diharapkan mampu mengurai titik-titik kemacetan utama di Denpasar.
"Kalau semua berjalan sesuai rencana, maka pada 2028, proyek underpass Denpasar akan selesai dan titik-titik macet itu hilang,” tegasnya.
Baca Juga: Koster Bantah PHK di Sektor Pariwisata, Sebut Kunjungan Wisatawan Terus Tumbuh
Khusus wilayah Badung yang menjadi titik padat lalu lintas, telah dipetakan semua lokasi kemacetan dan direncanakan ditangani terlebih dahulu, mengingat kapasitas fiskal Badung yang besar.
“Karena uang Badung banyak, harus selesai duluan,” ujarnya.
Dalam skema pembiayaan ini, Koster mengungkapkan bahwa 10 persen dari PHR akan menjadi sumber utama pendanaan pembangunan lintas kabupaten.
Baca Juga: Tragedi di Kubutambahan; Kronologi Truk Muat Pasir Seruduk Truk Parkir Usai Insiden Truk Molen
Total dana yang ditargetkan terkumpul mencapai Rp780 miliar dari Badung, Gianyar, dan Denpasar.
Kabupaten Badung sendiri menargetkan PHR sebesar Rp6,1 triliun pada tahun 2026, yang berarti kontribusi 10 persennya bisa mencapai Rp600 miliar.
Sementara itu, Gianyar dan Denpasar masing-masing menargetkan PHR Rp900 miliar, sehingga masing-masing akan menyumbang Rp90 miliar.
Baca Juga: Rem Blong di Jalan Menurun, Truk Tabrak Pemotor dan Tugu Ganesha, Satu Orang Meninggal
“50 persen dana ini akan kita salurkan untuk BKK ke 6 kabupaten/kota yang tertinggal secara infrastruktur, sisanya untuk membangun jalan lintas kabupaten yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi,” jelasnya.
Koster menargetkan pembangunan infrastruktur ini berlangsung masif pada periode 2026 hingga 2029, dengan harapan menciptakan kelancaran lalu lintas sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bali.
“Sing dadi cara makan cabe rawit jani gigit jani pedes, sabar bedik," katanya.(***)
Editor : Rika Riyanti