BALIEXPRESS.ID – Pemerintah Indonesia mempertegas komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui target serapan gabah dan beras yang ambisius pada tahun 2026. Dengan target mencapai 4 juta ton, langkah ini diharapkan menjadi fondasi utama bagi swasembada pangan berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp39 triliun. Anggaran jumbo ini disiapkan untuk memastikan proses penyerapan hasil panen petani berjalan maksimal di seluruh wilayah Indonesia.

Kolaborasi Lintas Lembaga dan Peningkatan Produksi Padi

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa target 4 juta ton merupakan bentuk sinergi kuat antara Kementan dan Perum Bulog.

"Target serapan ini akan menjadi catatan sejarah baru bagi ketahanan pangan Indonesia. Kami optimistis karena didukung oleh kondisi produksi yang semakin menguat," ujar Amran.

Optimisme ini bukan tanpa alasan. Data menunjukkan adanya peningkatan luas tanam padi pada periode Oktober–Desember 2025 yang mencapai 500 ribu hektare lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan luas lahan ini menjadi sinyal positif bagi ketersediaan pasokan gabah nasional di tahun 2026.

Data BPS: Produksi Beras Nasional Meningkat Pesat

Keberhasilan ini juga tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut adalah perbandingan performa produksi beras nasional:

Selain itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di akhir 2025 tercatat aman di angka 3,25 juta ton. Bahkan, pada Juli 2025, stok sempat menyentuh angka tertinggi sepanjang sejarah Bulog berdiri sejak 1969, yakni sebesar 4,2 juta ton.

Peran Strategis Bulog dan Modernisasi Pertanian

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan kesiapannya dalam mengawal rantai pasok dari hulu ke hilir. Bulog akan memaksimalkan fungsi penyerapan, pengolahan, hingga penyaluran untuk mendukung cita-cita swasembada pangan Presiden.

Di sisi lain, modernisasi menjadi kunci keberlanjutan. Melalui Permentan Nomor 39 Tahun 2025, Kementerian Pertanian resmi membentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di seluruh provinsi.

Fadjry Djufry, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), menjelaskan bahwa balai ini bertugas:

• Mempercepat adopsi teknologi pertanian berbasis mekanisasi.

• Menjamin ketersediaan benih dan bibit sumber bermutu.

• Meningkatkan produktivitas melalui sertifikasi benih yang unggul.

Dengan kombinasi anggaran yang kuat, perluasan lahan, dan sentuhan teknologi modern, Indonesia kian mantap melangkah menuju kedaulatan pangan yang mandiri dan berkelanjutan. ***

Editor : I Putu Suyatra