BALIEXPRESS.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap kuat dan tidak sedang menuju krisis meskipun masih menghadapi berbagai tantangan global. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh, didukung oleh indikator makroekonomi yang terus menunjukkan perbaikan.
"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," ujar Purbaya di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Purbaya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan hasil dari aktivitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah terus menggulirkan berbagai kebijakan untuk memperkuat sektor riil sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali guna mempertahankan daya beli masyarakat. Sementara pelemahan nilai tukar rupiah, menurutnya, lebih dipengaruhi oleh sentimen pasar global daripada perubahan fundamental ekonomi nasional.
"Pergerakan nilai tukar rupiah lebih banyak dipengaruhi dinamika pasar dibandingkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat," katanya.
APBN Tetap Sehat dan Defisit Terkendali
Menkeu memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat. Pemerintah menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai dengan ketentuan fiskal yang berlaku.
"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga tetap berada dalam kategori yang pruden," jelasnya.
Menurut Purbaya, posisi utang pemerintah Indonesia juga masih relatif aman jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain sehingga ruang fiskal pemerintah tetap terjaga.
Program Prioritas Terus Dievaluasi
Purbaya menambahkan, berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, akan terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Di sisi lain, reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan juga terus diperkuat, termasuk pemberantasan penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan.
"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," ujarnya.
Ia menilai setiap program baru pasti menghadapi tantangan pada tahap awal implementasi. Karena itu, pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan sistem sekaligus memperkuat pengawasan.
"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," tegas Purbaya.
Kebijakan Fiskal Dikaji Sebelum Diputuskan
Menkeu juga mengungkapkan bahwa setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet selalu disertai analisis mengenai risiko fiskal dan dampaknya terhadap APBN. Kajian tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan.
"Seluruh keputusan pemerintah diambil melalui mekanisme pembahasan bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, serta kemampuan fiskal negara," pungkasnya.
Editor : I Putu Suyatra