BALIEXPRESS.ID – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mendorong Ketua DPW Partai Perindo Bali, Ketut Putra Ismaya Jaya alias Jro Bima, meminta pemerintah mengevaluasi Direktur Utama Pertamina.
Menurut Jro Bima, gangguan pasokan BBM tidak hanya menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan mencoreng citra pariwisata Bali.
Antrean kendaraan dan keterbatasan pasokan dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Denpasar, Badung, dan Tabanan.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga menyebut keterlambatan pasokan Pertalite menjadi salah satu faktor yang memicu gangguan distribusi. Perusahaan pun berupaya memulihkan penyaluran BBM.
Baca Juga: Membangun Indonesia dari Desa, BRI Perkuat Fondasi Ekonomi Kerakyatan melalui Kopdes Merah Putih
Jro Bima menilai persoalan tersebut perlu dilihat lebih jauh daripada sekadar kendala teknis distribusi.
Sebab, ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, kegiatan usaha, hingga keberlangsungan sektor pariwisata yang menjadi penopang perekonomian Bali.
"Ketersediaan BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, pelaku usaha, serta sektor pariwisata yang menopang perekonomian Bali. Antrean panjang dan kesulitan mendapatkan bahan bakar dapat mengganggu mobilitas warga maupun aktivitas ekonomi,” katanya, Kamis (15/10).
Ia juga mempertanyakan penjelasan manajemen Pertamina terkait penyebab terganggunya pasokan.
Menurutnya, penjelasan tersebut belum menjawab persoalan mendasar mengenai kesiapan perusahaan dalam memperhitungkan kebutuhan BBM dan mengantisipasi potensi gangguan pasokan di Bali.
"Saya meminta pemerintah mengevaluasi pimpinan Pertamina agar persoalan serupa tidak kembali membebani masyarakat,” ucapnya.
Jro Bima menegaskan, sebagai daerah tujuan wisata, Bali membutuhkan dukungan distribusi energi yang andal.
Gangguan pasokan BBM dinilai dapat menimbulkan dampak berantai, mulai dari terhambatnya aktivitas masyarakat hingga terganggunya operasional pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran transportasi.
Baca Juga: Ramai BBM Botolan Dijual hingga Rp 200 Ribu ke Turis, Disnaker ESDM Bali Koordinasi dengan Aparat
“Bali merupakan daerah tujuan wisata yang aktivitas ekonominya sangat bergantung pada kelancaran mobilitas. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, dampaknya bukan hanya dirasakan pengguna kendaraan, tetapi juga pelaku usaha dan sektor pariwisata. Karena itu, Pertamina harus bertanggung jawab dan memastikan persoalan seperti ini tidak terulang,” ujar Jro Bima.
Ia berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap pengelolaan pasokan dan distribusi BBM, termasuk perencanaan kebutuhan serta langkah antisipasi terhadap hambatan logistik.
“Pemulihan pasokan perlu diikuti perbaikan tata kelola agar pelayanan energi bagi masyarakat Bali lebih andal dan kepercayaan publik terhadap layanan Pertamina dapat dipulihkan,” katanya.(***)
Editor : Rika Riyanti