BALIEXPRESS.ID – Pihak RSUD Tabanan buka suara terkait informasi stok obat terbatas.
Rumah sakit setempat kini tengah melakukan proses transisi besar-besaran dari sistem administrasi manual ke sistem digital melalui Rekam Medik Elektronik (RME.
Transisi ini tidak saja berdampak pada sistem pelayanan, namun juga berdampak pada keterlambatan pencairan klaim BPJS Kesehatan.
Kondisi ini juga yang membuat pihak RSUD Tabanan terlambat melakukan pembayaran jasa pelayanan (jaspel) pegawai, termasuk juga berdampak pada ketersediaan sejumlah jenis obat yang sempat dikeluhkan oleh seorang dokter spesialis di RSUD Tabanan.
Direktur RSUD Tabanan, dr. I Gede Sudiarta, menjelaskan bahwa langkah digitalisasi ini merupakan mandat dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022, di mana seluruh fasilitas kesehatan wajib menerapkan RME dan terintegrasi dengan sistem Satu Sehat serta BPJS Kesehatan pada tahun 2024.
"Kami mulai menerapkan sistem baru ini secara penuh per 7 Desember 2023, perubahan ini mengubah seluruh mekanisme kerja, mulai dari pendaftaran, pengisian data oleh perawat dan dokter, hingga penerbitan SEP," jelas dr. Sudiarta pada Selasa (10/3/2026).
Selain itu, dilanjutkan dr. Sudiarta, keterlambatan pencairan dana terjadi karena adanya ketidaksesuaian input data pada sistem baru yang belum sempurna dipahami oleh seluruh petugas di lapangan.
Akibatnya, saat data ditarik untuk pengajuan klaim bulan Desember pada awal Januari, ditemukan banyak kekurangan persyaratan teknis.
Saat ini sekitar 8 ribu hingga 9 ribu berkas klaim yang harus diperbaiki dan dilengkapi ulang karena tidak sesuai dengan kaidah verifikasi BPJS.
“Ini menyebabkan klaim bulan Desember belum bisa cair hingga saat ini, yang berdampak pada tertundanya jaspel teman-teman di rumah sakit," tambahnya.
Wakil Direktur RSUD Tabanan Ni Wayan Primayani, menegaskan bahwa manajemen tengah bekerja keras melakukan percepatan perbaikan data dan tetap koordinasi kelengkapan berkas lebih cepat.
Terkait isu beberapa obat yang habis, pihak manajemen mengakui adanya beberapa jenis obat yang stoknya kosong atau menipis akibat terganggunya pembayaran kepada vendor.
Primayani menegaskan bahwa obat-obatan yang bersifat emergency dan vital tetap tersedia.
"Yang kosong itu biasanya obat penunjang atau suplemen, bukan obat gawat darurat. Kami menyiasatinya dengan pembelian skala kecil menggunakan dana operasional yang ada agar pelayanan tetap jalan," urainya.
Dilanjutkan Primayani, sebagai rumah sakit rujukan, RSUD Tabanan memiliki fungsi sosial yang tidak boleh menolak pasien, baik pasien BPJS aktif maupun non-aktif.
Hal ini sering kali menimbulkan beban finansial karena banyak kasus false emergency yang tidak ditanggung BPJS namun tetap harus dilayani menggunakan obat dan modalitas rumah sakit.
"Intinya kami adalah pelayanan. Apapun kendala administrasinya, keselamatan pasien adalah prioritas utama. Kami berharap masyarakat dan rekan media dapat memahami bahwa ini adalah bagian dari proses adaptasi menuju pelayanan yang lebih transparan dan modern melalui digitalisasi," tutup Primayani. (*)
Editor : I Made Mertawan