Oleh: Vania Salsabila Pratama*
Ancaman radikalisme dan politik identitas harus menjadi perhatian serius menjelang Pemilu 2024. Dalam upaya bersama untuk mengatasi masalah ini, diharapkan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar. Pemilihan ini akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024, sangat ditunggu-tunggu karena banyak yang ingin tahu siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi, yang akan segera mengakhiri masa jabatannya. Pemilu adalah salah satu pilar demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali dan menjadi momen penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.
Namun, ada ancaman serius terhadap kelancaran Pemilu ini, yaitu radikalisme yang berpotensi mengganggu proses demokrasi. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap radikalisme dan menjauhi kelompok radikal serta teroris. Ancaman radikalisme sangat berbahaya karena bisa merusak stabilitas negara dan mengganggu proses Pemilu 2024.
Ahmad Sihabudin, seorang pengamat politik, mengungkapkan bahwa kelompok radikal secara massif menghasilkan berbagai konten radikal dan terorisme. Khususnya di media sosial yang bersifat terbuka, konten radikal dapat menyebar luas tanpa ada batasan geografis maupun demografis. Sihabudin juga menyoroti fakta bahwa pandangan radikal dapat tumbuh subur di antara pengguna media sosial di Indonesia. Kelompok teroris internasional seperti ISIS telah menggunakan media sosial untuk mempengaruhi pengguna di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat perlu mewaspadai penyebaran konten radikal di dunia maya, terutama menjelang Pemilu 2024.
Menurut hasil survei dari We Are Social, media sosial kini menjadi saluran utama berkomunikasi masyarakat. Pada bulan Januari 2023, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang. Rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia di media sosial adalah 3 jam 18 menit setiap harinya. Jumlah besar konten radikal di media sosial menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu Pemilu 2024. Bayangkan jika 167 juta penduduk Indonesia terpapar konten radikal di media sosial, maka sebagian dari mereka dapat terpengaruh. Terlebih lagi, dalam kondisi otak yang rileks, netizen cenderung percaya pada konten di dunia maya.
Jika masyarakat terpapar radikalisme, ada risiko mereka akan terpengaruh secara tidak sadar. Mereka dapat mulai meragukan pemerintah dan meyakini bahwa siapapun presidennya tidak akan membuat perbedaan. Sikap skeptis seperti ini dapat berdampak buruk karena dapat meningkatkan angka golput (golongan putih) di Indonesia.
Ketika jumlah orang yang golput meningkat, ini menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan berpotensi mengganggu Pemilu 2024. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menghindari konten radikal dan tetap waspada terhadap isu-isu terorisme di media sosial. Jangan biarkan diri terpengaruh oleh radikalisme dan melewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.
Untuk mencegah penyebaran radikalisme, masyarakat dapat melaporkan konten radikal dan teroris kepada polisi siber. Setelah dilaporkan, tindakan penyelidikan akan dilakukan, dan konten tersebut akan dihapus oleh pengelola media sosial. Polisi siber akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengidentifikasi pengunggah dan pembuat konten radikal tersebut.
Selain itu, politik identitas juga merupakan ancaman serius bagi Pemilu 2024. Isu politik identitas telah menarik perhatian tokoh Ormas Islam DIY, Ustad Umar Said. Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga diri dan mencegah gejolak yang dapat memicu perpecahan selama Pemilu 2024.
Ustad Umar Said menekankan bahwa perpecahan tidak dapat diterima dalam setiap tahap Pemilu tahunan. Ia berharap tidak ada kelompok atau golongan yang mempromosikan isu politik identitas, karena hal itu dapat memicu polarisasi di masyarakat. Ustad Umar juga menyerukan agar calon presiden (capres) dan calon legislatif (caleg) tidak menggunakan politik identitas dalam kampanye mereka. Semua peserta Pemilu 2024 harus bersikap bijaksana dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat. Jangan biarkan pernyataan mereka memicu perpecahan di ranah publik, dan para politisi harus memiliki kendali diri.
Politik identitas berpotensi berbahaya karena dapat digunakan sebagai alat kampanye yang salah. Ketika seorang caleg menekankan identitasnya sebagai suku atau golongan tertentu yang dianggap superior, hal itu dapat menarik pemilih dengan latar belakang yang sama, tetapi juga dapat memicu ketidakpuasan di kalangan suku atau golongan lain, yang pada akhirnya dapat memicu permusuhan selama kampanye Pemilu 2024.
Politik identitas juga berpotensi berbahaya karena dapat mengkotak-kotakkan orang berdasarkan keyakinan atau etnis, bahkan dapat digunakan oleh politisi untuk menjatuhkan lawan politik mereka. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap radikalisme yang dapat mengganggu Pemilu 2024, dan juga untuk menghindari politik identitas yang dapat memecah-belah rakyat Indonesia. Persatuan harus menjadi prioritas utama, dan tidak boleh ada pihak yang mencoba mempromosikan isu politik identitas.
Dalam arti lain, politik identitas berbahaya karena bisa mengakibatkan orang-orang dengan keyakinan atau etnis yang berbeda dianggap sebagai musuh. Hal ini bahkan bisa dimanfaatkan oleh seorang politisi untuk mencoreng citra lawan politiknya dengan cara menggiring opini publik bahwa seorang calon presiden tidak pantas memimpin karena berasal dari etnis tertentu.
Masyarakat diminta untuk mewaspadai radikalisme, yang dapat mengancam kelancaran Pemilu 2024. Selain itu, politik identitas juga harus dihindari, karena dapat memecah-belah rakyat Indonesia. Persatuan harus diutamakan, dan tidak boleh ada pihak yang mencoba menghidupkan isu politik identitas. Demi kelancaran Pemilu dan stabilitas negara, masyarakat perlu bersatu melawan radikalisme dan menjaga keberagaman Indonesia.
Penulis: Vania Salsabila Pratama adalah kontributor Ruang Baca Nusantara.
Editor : I Putu Suyatra