Menyambut Pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara resmi menunjukkan kesiapan optimal untuk menghindari kemungkinan kebocoran data. Di tengah beredarnya laporan media sosial yang belum dapat dikonfirmasi, masyarakat diimbau agar tetap tenang.
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos, menanggapi spekulasi kebocoran data, mengakui klaim tidak terverifikasi bahwa ada peretas yang menjual data 252 juta warga. Sebagai respons, KPU segera berkoordinasi dengan entitas terkait seperti Satuan Tugas Cyber dan berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Mabes Polri.
Upaya terkoordinasi oleh KPU ini bertujuan untuk mengonfirmasi keaslian dugaan pelanggaran data dan menentukan apakah informasi yang dijual berasal dari penyelenggara pemilihan umum.
Setelah berkoordinasi dengan KPU, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memulai penyelidikan terhadap dugaan kebocoran data yang memengaruhi pemilih.
Brigadir Jenderal Polisi Adi Vivid, Direktur Tindak Pidana Siber di Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa kebocoran data KPU yang dicurigai ditemukan selama patroli siber. Saat ini, Tim Computer Security Incident Response Team (CSRIT) sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kebocoran data tersebut.
Pemberitaan luas tentang dugaan kebocoran data tersebut mencuat melalui cuitan di platform X @p4c3n0g3. Cuitan tersebut mengungkapkan adanya pelaku ancaman bernama Jimbo yang menjual data KPU, termasuk informasi sensitif seperti Nomor Induk Keluarga (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), detail Tempat Pemungutan Suara (TPS), e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir.
Jimbo, seorang peretas anonim, mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan membagikan 500 ribu data contoh di BreachForums untuk verifikasi. Peretas tersebut menuntut 74 ribu Dolar AS atau sekitar 1,1 miliar Rupiah untuk seluruh dataset. Tangkapan layar yang menyerupai situs KPU lebih lanjut mendukung klaim Jimbo.
Selain itu, dicatat bahwa data tersebut mencakup informasi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Kedutaan Besar serta Konsulat Republik Indonesia (KRI).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengajak masyarakat untuk bersinergi demi menjaga perdamaian menjelang pemilu. Mereka memperingatkan agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi palsu atau hoaks, menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan politik untuk menjaga kesatuan nasional.
Masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh oleh provokasi berita yang belum dapat dikonfirmasi yang beredar di media sosial. Seiring berjalannya investigasi terhadap dugaan kebocoran data, langkah proaktif yang diambil oleh penyelenggara pemilu menegaskan komitmen mereka untuk mencegah kebocoran data dan menjaga kesatuan bangsa. (*)
Penulis Vania Salsabila Pratama, kontributor Ruang Baca Nusantara
Editor : I Putu Suyatra