DPRD Bali Usulkan Raperda Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bentuk Pansus Segera Dibahas
BALIEXPRESS.ID – DPRD Provinsi Bali mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali.
Raperda tersebut dinilai memiliki urgensi strategis sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memperkuat kualitas produk hukum yang dihasilkan di Bali.
Penjelasan terhadap Raperda tersebut disampaikan oleh Tjokorda Gde Agung dalam Rapat Paripurna ke-41 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Provinsi Bali, Jumat (19/6).
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa produk hukum daerah memiliki posisi penting sebagai instrumen yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Raperda ini dibuat menjadi produk hukum daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk pedoman menjalankan kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali, memberikan Kepastian Hukum, melindungi kepentingan Masyarakat, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah,” ujarnya.
Menurutnya, pembentukan produk hukum daerah harus dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis, partisipatif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Produk hukum yang dihasilkan juga tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan di masa kini maupun mendatang.
Selain itu, penyusunan regulasi daerah juga perlu menyesuaikan perkembangan hukum nasional sekaligus menjadi sarana penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
