Menuju Pilkada 2024, suara penolakan terhadap politik identitas semakin nyaring terdengar. Upaya bersama ini bukan hanya untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga untuk menciptakan ruang demokrasi yang lebih sehat dan adil. Dalam perjalanan menuju pesta demokrasi, mari kita jaga persatuan dan fokus pada visi serta program yang membangun, bukan pada perbedaan yang memecah belah. Bersama-sama kita bisa membangun kesadaran bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan alat politik.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat: Menolak Politik Identitas
Menjelang Pilkada 2024, penting bagi kita semua untuk bersinergi menolak politik identitas. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat (Kalbar), Muhajirin Yanis, telah memberikan imbauan yang sangat relevan. Ia menegaskan bahwa peserta pesta demokrasi harus menghindari politik identitas untuk mewujudkan kedamaian dan harmonisasi di Kalbar. Muhajirin menggarisbawahi bahwa rumah ibadah tidak boleh dijadikan sarana untuk kampanye politik, karena hal ini hanya akan memperkeruh suasana dan mengancam kerukunan yang selama ini terjaga.
Seminar Penguatan Moderasi Beragama: Kolaborasi untuk Pilkada Damai
Pada Seminar Penguatan Moderasi Beragama bagi Aktor Kerukunan di Pontianak, tema "Kolaborasi dan Sinergitas untuk Wujudkan Pilkada Damai di Kalimantan Barat Tahun 2024" menjadi sorotan utama. Seminar ini menghadirkan berbagai pembicara yang menekankan pentingnya peran aktif tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga suasana kondusif menjelang Pilkada. Muhajirin menekankan bahwa kita harus menjadi penyejuk di tengah suhu politik yang memanas, dengan memberikan pemahaman bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, namun menjaga kerukunan adalah sebuah keharusan.
Kepala Badan Kesbangpol Kalbar dan Ketua FKUB Kalbar: Menjaga Pilkada Damai
Kepala Badan Kesbangpol Kalbar, Manto, juga memberikan pandangannya tentang pentingnya menjaga suasana Pilkada agar tetap damai. Ia menekankan bahwa semua kandidat yang akan maju pada Pilkada 2024 adalah putra terbaik Kalimantan Barat, dan peran masyarakat adalah menjaga kerukunan dan ketertiban selama proses pemilihan. Ketua FKUB Kalbar, Ibrahim, menambahkan bahwa FKUB bersama aktor kerukunan yang moderat berperan aktif dalam mengawal Pilkada 2024. Mereka berperan sebagai pelopor untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman, damai, luber, dan jurdil.
Deklarasi Damai: Komitmen Bersama untuk Pilkada Harmonis
Deklarasi damai dari seluruh peserta seminar menggarisbawahi komitmen mereka untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Kalbar selama Pilkada 2024. Deklarasi ini menegaskan bahwa penggunaan politik identitas tidak memiliki tempat dalam demokrasi yang sehat dan adil, serta menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas dalam mewujudkan Pilkada yang damai.
Bawaslu DKI Jakarta: Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024
Di Jakarta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mulai memetakan kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI, Benny Sabdo, mengungkapkan bahwa upaya ini dilakukan dengan melihat sosok yang akan bersaing sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Politisasi SARA dan politik identitas pada Pilkada 2017 sangat membelah masyarakat di tingkat bawah, sehingga pemetaan kerawanan Pilkada Jakarta 2024 menjadi langkah penting dalam mengantisipasi potensi konflik serupa. Peran Bawaslu sangat krusial untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan damai dan adil.
Seruan Menolak Politik Identitas: Mewujudkan Pilkada Harmonis
Seruan untuk menolak politik identitas dalam Pilkada 2024 bukan sekadar seruan moral. Ini adalah panggilan bagi kita semua sebagai warga negara yang peduli akan masa depan bangsa. Politik identitas hanya akan memecah belah kita, sementara kolaborasi dan sinergitas adalah kunci untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan demokratis. Mari kita jadikan Pilkada 2024 sebagai momen untuk memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan bangsa. Bersama-sama, kita bisa menciptakan suasana politik yang lebih sejuk dan penuh kedamaian.
Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana kita, sebagai masyarakat, berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan cara yang sehat dan beradab. Mari kita tolak politik identitas dan bergerak menuju masa depan yang lebih harmonis dan adil. Pilkada 2024 adalah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa bersatu dalam perbedaan dan tetap menjaga kerukunan.
Oleh: Joanna Alexandra Putri (kontributor Jeka Media Institute)
Editor : I Putu Suyatra