Pemerintah terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung kepemilikan rumah bagi kelompok buruh di Indonesia. Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), negara hadir langsung dengan menyediakan rumah subsidi yang layak dan terjangkau bagi pekerja sektor formal maupun informal.
Sebagai langkah konkret, pemerintah akan menyerahkan 100 unit rumah subsidi kepada kelompok buruh bertepatan dengan Hari Buruh, 1 Mei 2025. Ini merupakan bagian dari program besar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang menargetkan penyediaan 20.000 unit rumah subsidi khusus untuk buruh di seluruh Indonesia.
Program ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri PKP, Maruarar Sirait, dan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. Momentum Hari Buruh dipilih untuk menegaskan bahwa negara benar-benar hadir di tengah perjuangan buruh.
Penyerahan rumah akan dilakukan di berbagai titik sekitar Jakarta dengan dukungan penuh dari PT Bank Tabungan Negara (BTN). BTN menjadi mitra penting dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menawarkan bunga tetap dan tenor panjang, sehingga cicilan tetap terjangkau bagi buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa penyaluran rumah subsidi akan menggunakan data akurat dari serikat buruh untuk memastikan penerima tepat sasaran. Saat ini, pemerintah memperhatikan 21 konfederasi dan 190 federasi buruh dalam proses verifikasi data penerima.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga dilibatkan melalui pemanfaatan data sosial ekonomi nasional. Deputi BPS, Amalia, menjelaskan bahwa semua calon penerima akan melalui proses validasi ketat untuk memastikan hanya buruh yang belum memiliki rumah pertama yang bisa mendapatkan subsidi ini.
Lebih dari sekadar proyek, program ini merupakan bagian dari kebijakan besar untuk memperluas akses terhadap hunian layak bagi MBR. Deputi Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdikusuma, menyebutkan bahwa kenaikan harga rumah dari tahun ke tahun menjadi tantangan, sehingga pemerintah hadir dengan pembiayaan inklusif seperti FLPP dan Tapera yang menawarkan bunga tetap 5% dan tenor panjang hingga 30 tahun.
Department Head SMD BTN, Heri Rijadi, menambahkan bahwa program ini tidak hanya untuk buruh, tetapi juga terbuka untuk pekerja media, guru, tenaga kesehatan, nelayan, hingga petani, selama memenuhi kriteria belum memiliki rumah dan penghasilan maksimal Rp14 juta per bulan (untuk keluarga di Jabodetabek).
Pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan total 220.000 unit rumah subsidi dengan nilai pembiayaan Rp28,2 triliun. Selain buruh, alokasi ini juga diperuntukkan bagi tenaga pendidik (20.000 unit), anggota POLRI (14.500 unit), TNI (5.760 unit), tenaga kesehatan (30.000 unit), pekerja migran (20.000 unit), dan asisten rumah tangga (1.000 unit). Kelompok non-fixed income seperti nelayan, petani, pengemudi transportasi online, serta buruh informal juga mendapat alokasi masing-masing 20.000 unit rumah subsidi.
Lebih lanjut, pemerintah sedang menjajaki kerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memanfaatkan aset negara seperti milik PT Kereta Api Indonesia, Pelindo, dan Perumnas sebagai kawasan perumahan rakyat. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa aset negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Langkah cepat dan terukur ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat akan hunian yang layak. Penyaluran rumah subsidi yang menyasar buruh juga menjadi bukti bahwa kelompok pekerja mendapat prioritas dalam pembangunan nasional, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan akses terhadap perumahan.
Melalui sinergi kuat antar kementerian, lembaga, serta sektor keuangan, mimpi buruh untuk memiliki rumah sendiri kini semakin dekat menjadi kenyataan, tepat di momen Hari Buruh tahun ini. ***
Oleh: Dirandra Falguni
Editor : I Putu Suyatra