BALIEXPRESS.ID-Setiap tahun, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menjadi perhatian masyarakat, terutama pada tahap seleksi yang berkaitan dengan kuota dan daya tampung sekolah negeri. Tidak sedikit calon peserta didik yang akhirnya tidak memperoleh kursi di sekolah negeri yang dituju. Kondisi ini memberikan dampak yang lebih besar bagi keluarga kurang mampu yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke sekolah swasta.
Saat ini (22-24 Juni 2026), banyak keluarga miskin di Kabupaten Buleleng maupun daerah lainnya sedang berjuang agar anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan dasar dan menengah yang layak. Dalam sistem penerimaan peserta didik baru, pemerintah telah menyediakan jalur afirmasi sebagai bentuk keberpihakan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Setelah jalur prestasi, jalur afirmasi menjadi salah satu kesempatan paling penting bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pendidikan. Oleh karena itu, jalur afirmasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin pemerataan akses pendidikan.
Dalam pelaksanaannya, calon peserta didik atau wali murid umumnya hanya diperkenankan memilih dua sekolah dalam satu periode pendaftaran yang terintegrasi. Meskipun informasi mengenai kuota jalur afirmasi di setiap sekolah tersedia, masyarakat sering kali tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai jumlah pelamar yang telah mendaftar dan sisa kuota yang masih tersedia pada masing-masing sekolah.
Baca Juga: Geliat Bisnis Lapangan Basket di Denpasar: Strategi Membidik Pasar dan Membangun Komunitas loyal
Di sinilah terdapat ruang perbaikan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara penerimaan peserta didik baru. Pemerintah daerah dapat menyediakan sistem informasi yang menampilkan secara real-time jumlah pelamar dan ketersediaan kursi jalur afirmasi pada setiap sekolah. Keterbukaan informasi ini akan membantu calon peserta didik dan wali murid dalam mengambil keputusan yang lebih tepat selama proses pendaftaran berlangsung.
Penyediaan informasi real-time tersebut memiliki beberapa manfaat penting. Pertama, membantu keluarga kurang mampu menentukan pilihan sekolah yang memiliki peluang penerimaan lebih besar. Kedua, mendorong keberlanjutan pendidikan dan mengurangi risiko anak putus sekolah akibat kesalahan strategi dalam memilih sekolah.
Ketiga, memberikan dasar pertimbangan bagi siswa untuk memilih SMA, SMK, atau MA sesuai dengan ketersediaan kuota yang ada. Keempat, memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan PPDB. Kelima, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses seleksi serta meminimalkan potensi praktik penyalahgunaan kewenangan maupun dugaan jual beli kursi.
Sebagai contoh, sebuah sekolah memiliki kuota jalur afirmasi sebanyak 40 kursi, namun hingga mendekati penutupan pendaftaran baru terisi 10 pendaftar. Di sisi lain, sekolah lain mengalami kelebihan pendaftar pada jalur zonasi.
Apabila informasi mengenai sisa kuota afirmasi tidak tersedia secara terbuka dan real-time, keluarga kurang mampu mungkin tidak mengetahui bahwa masih terdapat kesempatan besar untuk diterima melalui jalur afirmasi di sekolah tertentu.
Akibatnya, peserta didik yang tidak lolos pada jalur lain berpotensi kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan, bahkan dalam kasus tertentu dapat memilih untuk tidak bersekolah karena keterbatasan biaya untuk mengakses sekolah swasta.
Dengan demikian, penyediaan informasi real-time mengenai jumlah pelamar dan sisa kuota jalur afirmasi bukan sekadar persoalan keterbukaan informasi publik, melainkan juga merupakan instrumen penting untuk menjamin akses pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada keluarga yang paling membutuhkan bantuan pendidikan.
Oleh : I Gede Diyana Putra – Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha.
Editor : I Putu Mardika