BALIEXPRESS.ID-Setelah saya berbincang-bincang dengan beberapa teman dari dan yang bekerja di Malaysia tentang pendidikannya dan setelah membaca beberapa sumber, saya melihat beberapa hal menarik yang perlu dan penting untuk dituliskan, mengenai apa yang bisa dipelajari dari pendidikan Malaysia. Kalau membandingkan pendidikan Indonesia dengan Finlandia, Singapura, Jepang, atau Korea Selatan, kita sering mempunyai alasan yang mudah. Negaranya lebih kecil. Lebih kaya. Penduduknya lebih sedikit. Sistem pemerintahannya berbeda. Tetapi bagaimana kalau yang dibandingkan adalah Malaysia? Di sinilah perbandingan menjadi lebih menarik sekaligus lebih dekat.
Indonesia dan Malaysia sama-sama negara Asia Tenggara. Keduanya masyarakat multikultural dan multibahasa, pernah mengalami kedatangan bangsa asing, menghadapi kesenjangan wilayah, serta sama-sama berusaha membangun pendidikan sebagai fondasi pembangunan nasional. Indonesia bahkan memiliki keunggulan yang tidak kecil, yaitu penduduk yang sangat besar, sumber daya alam melimpah, ribuan perguruan tinggi, jutaan guru, pasar domestik besar, dan anggaran pendidikan yang secara konstitusional memperoleh tempat istimewa. Tetapi dalam banyak indikator pendidikan, Malaysia masih berada di depan Indonesia. PISA 2022 memberikan gambaran sederhana.
Dalam Matematika, sekitar 41 persen siswa Malaysia mencapai setidaknya Level 2, dibandingkan hanya 18 persen siswa Indonesia. Dalam Membaca, angkanya sekitar 42 persen berbanding 25 persen. Dalam Sains, sekitar 52 persen siswa Malaysia mencapai kompetensi minimum tersebut, sedangkan Indonesia sekitar 34 persen. Perbedaannya besar.
Namun ada fakta lain yang sama pentingnya. Malaysia juga sedang menghadapi masalah. Prestasi PISA Malaysia pada 2022 turun dibandingkan 2018 dalam Matematika, membaca, dan sains. Dalam membaca dan sains, penurunan tersebut bahkan menghapus banyak kemajuan yang telah dicapai antara 2012 dan 2018. Jadi, Malaysia bukan cerita tentang sistem pendidikan yang sempurna. Ia lebih tepat menjadi cermin bagi Indonesia.
Bukan untuk bertanya, mengapa kita tidak menjadi seperti Malaysia? Tetapi, apa yang telah dilakukan Malaysia dengan lebih baik, apa yang ternyata tidak berhasil di sana, dan apa yang dapat Indonesia pelajari tanpa kehilangan karakter pendidikan kita sendiri?
Pendidikan sebagai Bagian dari Strategi Pembangunan
Salah satu perbedaan penting adalah cara Malaysia sejak lama menghubungkan pendidikan dengan pembangunan ekonomi. Setelah kemerdekaan, Malaysia menghadapi persoalan yang juga sangat kompleks, yakni bagaimana membangun identitas nasional dalam masyarakat Melayu, Tionghoa, India, dan berbagai kelompok lainnya, sambil mempersiapkan tenaga kerja untuk negara yang sedang melakukan industrialisasi.
Pendidikan kemudian tidak hanya dipandang sebagai urusan sekolah. Ia berhubungan dengan pembangunan sumber daya manusia, industrialisasi, penguasaan bahasa, STEM, perguruan tinggi, dan daya saing ekonomi. Hubungan ini menjadi semakin terlihat ketika Malaysia bertransformasi dari ekonomi berbasis komoditas menuju manufaktur, elektronik, jasa, dan kemudian ekonomi digital. Sekolah harus menghasilkan manusia yang dapat mengisi transformasi tersebut. Di sinilah pelajaran pertama bagi Indonesia. Pendidikan tidak boleh berjalan sendiri sementara kebijakan industri berjalan ke arah lain dan kebijakan tenaga kerja bergerak ke arah lainnya lagi.
Kita membutuhkan pertanyaan sederhana, Indonesia ingin menjadi negara seperti apa pada 2045? Kemudian pertanyaan berikutnya, manusia seperti apa yang diperlukan untuk membangun negara tersebut? Barulah pendidikan dirancang untuk mempersiapkannya.
Malaysia Education Blueprint: Pentingnya Peta Jalan
Salah satu hal yang menarik dari Malaysia adalah keberadaan Malaysia Education Blueprint 2013-2025. Dokumen ini bukan sekadar kurikulum. Ia merupakan peta jalan transformasi pendidikan dengan sebelas perubahan besar yang menyentuh akses, kualitas, kesetaraan, bahasa, guru, kepemimpinan sekolah, teknologi, tata kelola, hingga efisiensi sistem. Pada tanggal 20 Januari 2026, Malaysia melanjutkan Peta Jalan 2013-2025 menjadi Rancangan Pendidikan Negara (RPN) 2026-2035. Ini memberikan satu pelajaran penting, yaitu reformasi pendidikan harus lebih besar daripada reformasi kurikulum.
Indonesia sangat sering memperdebatkan kurikulum. Padahal kurikulum hanyalah satu komponen. Sekolah yang gurunya kekurangan kompetensi tidak akan berubah hanya karena kurikulumnya berubah. Sekolah yang tidak memiliki perpustakaan, laboratorium, internet atau toilet layak juga tidak otomatis menjadi sekolah abad ke-21 setelah menerima dokumen kurikulum abad ke-21. Dan guru yang kesejahteraannya buruk tidak tiba-tiba menjadi profesional hanya karena diwajibkan menerapkan pendekatan pedagogis terbaru. Pendidikan adalah sistem. Maka yang harus direformasi adalah sistemnya.
Guru Tetap Menjadi Kuncinya
Malaysia juga memberikan perhatian besar terhadap profesionalisasi guru. Dalam berbagai program reformasinya, peningkatan kualitas guru ditempatkan sebagai salah satu fondasi utama. Hal yang menarik terlihat dalam pendidikan Bahasa Inggris. Malaysia menetapkan standar kemampuan Bahasa Inggris guru dengan mengacu pada CEFR, Common European Framework of Reference for Languages. Targetnya jelas bahwa guru Bahasa Inggris diharapkan mencapai sekurang-kurangnya CEFR C1 (tingkat mahir). Artinya, guru-guru hendaknya kompeten berbahasa Inggris.
Target kemampuan siswa juga dipetakan berdasarkan jenjang. Ini penting bukan karena Indonesia harus meniru CEFR begitu saja, melainkan karena Malaysia memberikan contoh tentang kejelasan standar kompetensi. Indonesia memiliki jutaan guru dengan kualitas, latar belakang pendidikan, akses pelatihan, kondisi kerja, dan kompetensi yang sangat beragam. Maka pertanyaan yang harus kita jawab bukan sekadar apakah guru sudah tersertifikasi? Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang benar-benar dapat dilakukan guru setelah tersertifikasi? Bisakah guru merancang pembelajaran yang membuat siswa berpikir? Bisakah guru memberikan umpan balik berkualitas? Bisakah guru mengajar anak dengan kemampuan berbeda? Bisakah guru menggunakan teknologi dan AI secara pedagogis? Bisakah guru menilai kemampuan berpikir kritis? Bisakah guru terus belajar? Sertifikat adalah dokumen. Kompetensi adalah kemampuan nyata. Sebaiknya, dua hal ini tidak dicampuradukkan.
Gaji Guru dan Martabat Profesi
Di sinilah persoalan kesejahteraan guru tidak dapat dihindari. Indonesia tidak mungkin membangun pendidikan kelas dunia jika sebagian gurunya masih harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita menginginkan guru menguasai AI, melakukan asesmen autentik, memahami pembelajaran mendalam, melaksanakan diferensiasi, mengembangkan karakter, mengurus administrasi, mengikuti pelatihan, bahkan melakukan penelitian.
Tetapi, kita terkadang lupa bertanya, apakah profesi guru telah memberikan kehidupan yang layak bagi mereka? Malaysia memang bukan surga bagi guru. Mereka juga menghadapi persoalan beban kerja, kekurangan guru tertentu, penempatan, dan tekanan administratif. Namun pelajarannya tetap penting. Jika Indonesia ingin menarik anak-anak terbaik bangsa menjadi guru, profesi guru harus menawarkan tiga hal sekaligus, yakni martabat, kesejahteraan, dan masa depan profesional.
Gaji harus layak, tetapi gaji saja tidak cukup. Kesejahteraan harus diikuti seleksi yang ketat, pendidikan profesi berkualitas, mentoring, pengembangan profesional berkelanjutan, evaluasi kompetensi, serta jalur karier yang jelas. Kita harus berani membayangkan sistem ketika lulusan terbaik SMA berkata, “Saya ingin menjadi guru.” Bukan karena tidak diterima di tempat lain, tetapi karena menjadi guru merupakan salah satu profesi terbaik di Indonesia.
Bahasa Inggris: Pelajaran yang Tidak Boleh Diabaikan
Ada satu bidang yang menarik untuk dibandingkan, yakni bahasa. Malaysia secara strategis menempatkan Bahasa Melayu sebagai identitas nasional tetapi tetap memberikan perhatian besar terhadap Bahasa Inggris sebagai bahasa global. Dalam Malaysia Education Blueprint, peningkatan penguasaan Bahasa Inggris menjadi agenda strategis. Kompetensi guru diperkuat dan kemampuan siswa dikaitkan dengan standar internasional. Mengapa ini penting? Karena Bahasa Inggris hari ini bukan sekadar mata pelajaran. Ia merupakan pintu menuju ilmu pengetahuan, teknologi, publikasi akademik, pendidikan internasional, ekonomi digital, pariwisata, dan sekarang kecerdasan buatan.
Indonesia tidak perlu mengorbankan Bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Justru sebaliknya, kita perlu membangun generasi yang kuat Bahasa Indonesianya, mencintai bahasa daerahnya, tetapi mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris pada tingkat global. Nasionalisme dan kemampuan berbahasa global bukan dua hal yang bertentangan. Anak Indonesia harus mampu membaca Pramoedya, memahami kearifan lokal Bali, Jawa, Papua atau Minangkabau, sekaligus membaca jurnal internasional, berbicara dalam konferensi global, dan berkolaborasi dengan manusia dari berbagai negara.
STEM, Teknologi, dan Masa Depan
Malaysia juga cukup konsisten memberikan perhatian kepada STEM. Pengembangan profesional guru STEM diarahkan tidak hanya pada penguasaan isi pelajaran, tetapi juga pedagogi STEM, penerapan STEM dalam persoalan nyata, integrasi lintas bidang, serta literasi data, digital, dan teknologi. Indonesia sebenarnya melakukan banyak hal serupa. Masalahnya kembali pada implementasi. Kita memiliki sekolah dengan robotika dan laboratorium canggih. Tetapi kita juga mempunyai sekolah yang koneksi internetnya masih menjadi kemewahan.
Kita berbicara tentang artificial intelligence sementara sebagian anak masih berjuang memperoleh buku. Paradoks inilah yang harus diselesaikan. Transformasi digital pendidikan Indonesia tidak boleh hanya menghasilkan sekolah-sekolah unggulan yang semakin unggul. Teknologi harus menjadi alat memperkecil kesenjangan. Jika tidak, AI justru akan menciptakan jurang pendidikan baru, yaitu anak yang memiliki perangkat, internet, guru berkualitas, kemampuan Bahasa Inggris dan AI literacy akan melaju sangat cepat dan anak yang tidak memilikinya akan semakin tertinggal.
Tetapi, jangan terlalu cepat mengagumi Malaysia. Negara ini juga menghadapi masalah serius. PISA 2022 menunjukkan kemunduran. Hanya sekitar 41 persen siswa Malaysia mencapai kompetensi minimum Matematika, 42 persen Membaca, dan 52 persen Sains. Artinya mayoritas siswa Malaysia pun belum mencapai kompetensi minimum dalam Matematika dan membaca menurut ukuran PISA. Kesenjangan sosial ekonominya juga cukup besar. Dalam Matematika, siswa dari kelompok sosial ekonomi teratas di Malaysia mengungguli kelompok terbawah sekitar 82 poin.
Ada pula persoalan kekurangan guru. Pada PISA 2022, sekitar 24 persen siswa Malaysia berada di sekolah yang kepala sekolahnya melaporkan bahwa kapasitas pembelajaran terganggu oleh kekurangan tenaga pengajar. Jadi Malaysia bukan model yang harus mutlak disalin. Malaysia sendiri sedang berjuang memperbaiki pendidikannya. Dan justru di situlah nilai perbandingannya. Kita dapat belajar bukan hanya dari keberhasilannya, tetapi juga dari kegagalannya.
Jangan Menjadi Malaysia, Vietnam, atau Singapura
Ada kecenderungan dalam diskusi pendidikan Indonesia untuk mencari negara yang dapat ditiru. Dulu Finlandia, kemudian Singapura, sekarang mungkin Vietnam, dan Malaysia juga sering menjadi pembanding. Tetapi Indonesia tidak perlu menjadi salah satu dari mereka. Indonesia mempunyai persoalan yang jauh lebih kompleks. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan bahasa, wilayah yang sangat luas, ketimpangan pembangunan, masyarakat yang sangat beragam, dan lebih dari 50 juta peserta didik.
Model pendidikan untuk Jakarta tidak selalu dapat diterapkan begitu saja di Papua. Kebutuhan sekolah di Denpasar berbeda dengan sekolah di pedalaman Kalimantan. Sekolah inklusif mempunyai kebutuhan berbeda dengan sekolah reguler. Karena itu Indonesia membutuhkan sistem yang memiliki standar nasional yang kuat tetapi fleksibilitas lokal yang besar.
Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?
Jika pengalaman Malaysia, Vietnam, dan pengalaman kita sendiri dibaca bersama, setidaknya ada delapan perubahan mendasar yang perlu dilakukan yang bisa dijabarkan sebagai berikut.
1. Buat peta jalan pendidikan Indonesia 20-25 tahun yang melampaui periode pemerintahan. Menteri boleh berganti, Presiden boleh berganti, tetapi visi pendidikan bangsa tidak boleh dimulai kembali dari nol setiap lima tahun.
2. Lakukan revolusi kualitas guru. Buat profesi guru sangat kompetitif sejak masuk LPTK. Tingkatkan kualitas pendidikan guru, praktik mengajar, mentoring, kompetensi digital dan AI, Bahasa Inggris, pedagogi, serta kemampuan asesmen.
3. Tingkatkan kesejahteraan dengan tuntutan profesionalisme yang seimbang. Guru harus memperoleh kehidupan layak. Tetapi masyarakat juga berhak memperoleh guru berkualitas. Hak dan profesionalisme harus berjalan bersama.
4. Ganti kurikulum dengan kajian kuat dan ilmiah. Lebih baik memperbaiki implementasi satu kurikulum secara konsisten selama bertahun-tahun daripada mengganti istilah dan dokumen tetapi praktik kelas tetap sama.
5. Tetapkan standar minimum fasilitas pendidikan. Tidak boleh ada sekolah Indonesia tanpa toilet layak, air bersih, ruang belajar aman, perpustakaan dasar, listrik, dan akses teknologi minimum. Pada era digital, konektivitas harus mulai dipandang sebagai infrastruktur pendidikan dasar.
6. Bangun kemampuan Bahasa Inggris tanpa mengorbankan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Multilingualisme harus dipandang sebagai kekuatan Indonesia.
7. Jadikan STEM, digital literacy, AI literacy, critical thinking, creativity, collaboration, dan karakter sebagai kemampuan nyata, bukan sekadar kata-kata dalam dokumen kurikulum.
8. Dan yang paling penting, berikan lebih banyak kepada mereka yang membutuhkan lebih banyak. Sekolah miskin harus menerima sumber daya lebih besar. Guru di daerah 3T harus mendapatkan insentif lebih tinggi. Sekolah inklusif harus memperoleh tenaga dan teknologi pendukung. Anak dengan keterbatasan ekonomi harus mendapatkan dukungan lebih besar. Karena pendidikan yang adil bukan pendidikan yang memberikan hal yang sama kepada setiap anak. Pendidikan yang adil memberikan apa yang dibutuhkan setiap anak agar dapat berkembang secara optimal.
Dari Malaysia Kita Belajar Konsistens
Malaysia memberikan satu pelajaran yang mungkin lebih penting daripada skor PISA. Pendidikan harus mempunyai hubungan yang jelas dengan arah pembangunan bangsa. Guru, bahasa, STEM, pendidikan tinggi, teknologi, dan kebutuhan ekonomi tidak boleh berjalan sebagai pulau-pulau kebijakan yang terpisah. Indonesia sebenarnya memiliki hampir semua bahan yang dibutuhkan untuk membangun sistem pendidikan yang hebat. Kita memiliki guru, universitas, teknologi, anggaran, generasi muda yang luar biasa besar, kekayaan budaya yang mungkin tidak dimiliki negara mana pun. Yang sering kurang adalah kemampuan membuat semuanya bergerak ke arah yang sama secara konsisten.
Malaysia menunjukkan bahwa perencanaan jangka panjang penting. Vietnam menunjukkan bahwa negara dengan sumber daya terbatas pun dapat menghasilkan pembelajaran yang kuat. Singapura menunjukkan pentingnya kualitas guru dan tata kelola. Tetapi Indonesia tidak perlu menjadi ketiganya. Indonesia harus membangun keunggulannya sendiri.
Pendidikan Indonesia yang terbaik bukanlah pendidikan yang membuat anak-anak kita sekadar mampu mengalahkan Malaysia dalam PISA. Pendidikan terbaik adalah ketika seorang anak di Jakarta, Bali, Flores, Maluku atau Papua mempunyai kesempatan yang sama untuk bertemu guru hebat, belajar di sekolah yang layak, menguasai bahasa dan teknologi, berpikir kritis, mencipta, serta tumbuh menjadi manusia yang berkarakter.
Penting untuk dicatat bahwa kompetisi pendidikan yang sebenarnya bukan Indonesia melawan Malaysia. Bukan pula Indonesia melawan Vietnam atau Singapura. Kompetisi terbesar kita adalah antara Indonesia hari ini dan Indonesia yang seharusnya dapat kita bangun dua puluh tahun dari sekarang. Dan untuk ‘memenangkan’ kompetisi itu, kita tidak kekurangan sumber daya.
Kita membutuhkan konsistensi jangka panjang, visi bersama, dan keberpihakan kepada guru dan anak.
Made Hery Santosa, Ph.D.
Pendidik dan Peneliti
Universitas Pendidikan Ganesha
Editor : I Putu Mardika