BALIEXPRESS.ID – Sebuah fenomena unik terjadi di dunia pemerintahan Indonesia. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini dijuluki "Gubernur Konten" karena keaktifannya di media sosial yang viral di mana-mana.
Tanpa bergantung pada wartawan, Dedi Mulyadi justru memanfaatkan platform digital miliknya sendiri untuk menyampaikan informasi dan kegiatannya, dan hasilnya?
Hemat puluhan miliar anggaran negara!
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa ia memiliki media sendiri, seperti Youtube, TikTok, dan Instagram, yang ia gunakan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.
"Biasanya pejabat itu yang belakangnya adalah wartawan, diiringi dengan wartawan kemanapun ia pergi," tuturnya, membandingkan dengan praktik umum pejabat lainnya.
Namun, Dedi memilih jalur berbeda.
"Saya cukup anak-anak saya saja yang mengambil gambar, kemudian saya muat," ungkapnya, menjelaskan bagaimana ia memproduksi kontennya sendiri.
Ia menilai bahwa wartawan tetap bisa menulis berita berdasarkan konten yang ia unggah di berbagai platform media sosialnya.
"Bisa ngutip dari IG, bisa ngutip dari TikTok, bisa ngutip dari Youtube. Bukankah ini bermanfaat bagi orang banyak, tetapi kalau tidak dibicarakan tidak akan ramai," lanjutnya, menekankan manfaat kontennya bagi masyarakat.
Lebih dari sekadar popularitas, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa kontennya telah berdampak signifikan pada realokasi anggaran pemerintah provinsi.
Ia mengklaim bahwa dengan memanfaatkan media sosialnya, anggaran belanja media berhasil ditekan dari Rp50 miliar menjadi hanya Rp3 miliar.
"Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan Rp47 miliar," ungkapnya, dengan bangga.
Dana sebesar Rp47 miliar tersebut, menurut Dedi, kemudian dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
"Rp47 miliar buat bangun jalan, buat bangun irigasi, buat bangun ruang sekolah, buat bangun layanan kesehatan, dan banyak lagi," pungkasnya, menunjukkan dampak positif dari strategi komunikasinya.
"Dari belanja media menjadi belanja infrastruktur," tambahnya, merangkum perubahan signifikan dalam alokasi anggaran.
Meski mendapat julukan "Gubernur Konten" dan tak jarang menerima kritik, Dedi Mulyadi tetap teguh pada pendiriannya.
Ia bahkan berterima kasih atas kritik yang diterimanya, karena ia menganggapnya sebagai bagian dari demokrasi.
"Terima kasih atas kritikannya dan itu bagian dari demokrasi. Dan yang paling utama saya akan tetap menjalankan apa yang saya lakukan," pungkasnya, menegaskan komitmennya untuk terus memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan efisiensi anggaran.
Fenomena Dedi Mulyadi ini memunculkan pertanyaan menarik: apakah ini pertanda era baru komunikasi pejabat publik di Indonesia?
Mungkinkah model "Gubernur Konten" ini akan diikuti oleh pejabat lainnya? Yang pasti, efisiensi anggaran dan interaksi langsung dengan masyarakat yang ditunjukkan Dedi Mulyadi patut menjadi perhatian. ***
Editor : I Putu Suyatra