BALIEXPRESS.ID - Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada Agustus 2025, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan tengah menyusun ulang sejarah nasional.
Proyek besar ini melibatkan sekitar 100 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan ditargetkan rampung pada bulan kemerdekaan nanti.
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah ini bukan dimulai dari nol, melainkan melanjutkan fondasi karya-karya yang telah ada sebelumnya.
Baca Juga: Balinale 2025 Rampung, 72 Film dari 32 Negara Ramaikan Festival
Ia menyebut, terakhir kali pemerintah menerbitkan sejarah resmi nasional adalah pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, sekitar 26 tahun lalu.
“Kita tidak menulis sejarah dari nol. Tapi tentu saja dari apa yang sudah pernah ditulis juga sebelumnya. Dan kita sudah lama tidak menulis sejarah. Paling tidak dari yang diterbitkan oleh pemerintah itu, yang terakhir itu pada era pemerintahan Pak Habibie,” kata Fadli usai menghadiri penutupan Balinale 2025 di Sanur, Sabtu (7/6).
Fadli menjelaskan, sejauh ini proses penulisan telah dibagi secara simultan oleh para sejarawan yang tersebar di 34 perguruan tinggi.
“Dari para sejarawan sekarang sedang menulis ya. Udah 113 (penulis) dibagi secara simultan dan memang sudah dikerjakan sejak beberapa bulan yang lalu,” jelasnya.
Mengenai narasi yang digunakan dalam sejarah baru tersebut, Fadli menekankan bahwa pendekatannya bersifat positif dan bersumber dari perspektif nasional—Indonesia sentris—bukan dari sudut pandang kolonial atau golongan tertentu.
“Sebenarnya kita tidak mencari-cari kesalahan orang. Tapi lebih kepada bagaimana pencapaian-pencapaian. Jadi sejarah ini untuk persatuan bangsa kita juga dan dari perspektif Indonesia. Jadi Indonesian centrist gitu ya. Jadi bukan dari perspektif kolonial, bukan dari perspektif apa,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa proyek ini digarap sepenuhnya oleh para profesional di bidang sejarah.
“Makanya yang menulis sejarah itu adalah profesional. Siapa profesional itu? Ya sejarawan. Yang menulis sejarah bukan aktivis, bukan politisi. Karena kan kalau aktivis, politisi punya perspektif masing-masing,” tandasnya.
Penulisan sejarah ini rencananya akan melalui proses uji publik sebelum diterbitkan.
Baca Juga: Gerindra Bali Serahkan 65 Ekor Kambing Kurban kepada Relawan Muslim di Bali
Namun, saat ditanya mengenai bagaimana penggambaran era pemerintahan Presiden Soeharto dalam sejarah baru tersebut, Fadli mengaku belum mengetahui hasil akhirnya.
“Ya nggak tahu, saya belum tahu,” jawabnya singkat.
Terkait pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang ingin mengumpulkan sejarawan untuk menulis sejarah dari perspektif berbeda, Fadli menilai hal itu wajar dalam iklim demokrasi.
Baca Juga: Ini Dia Produk yang Bisa Anda Beli Di Blibli
“Ya, saya kira apa yang disampaikan Ibu Mega, benar, biasa kan dalam perbedaan. Makanya sejarah itu harus ditulis oleh mereka yang profesional. Kalau politik pasti berbeda-beda, ada sembilan partai politik, delapan partai politik, karena itu kan perbedaan. Dan itu sesuatu yang biasa saja,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada persoalan jika ada inisiatif penulisan sejarah di luar lingkup pemerintah, asalkan tetap menjaga perspektif nasional.
“Selama ini nggak ada masalah. Kita ini negara demokrasi iya kan? Nggak ada masalah,” kata Fadli.
Baca Juga: Kisruh Absennya Petruk di PKB 2025 Meluas, Kurator Diserang, Adi Siput Angkat Bicara
Lebih lanjut, Fadli menyampaikan bahwa para sejarawan yang terlibat dalam proyek ini adalah akademisi dengan latar belakang pendidikan tinggi dan pengalaman profesional yang mumpuni.
“Sejarawan yang ikut terlibat itu dari 34 perguruan tinggi, bukan sejarawan-sejarawan yang baru juga. Mereka tuh memang profesor, PhD, doktor,” pungkasnya.(***)
Editor : Rika Riyanti