BALIEXPRESS.ID – Sengketa wilayah empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akhirnya tuntas. Presiden Prabowo Subianto turun langsung menyelesaikan konflik ini dengan pendekatan yang dinilai berbeda dari pemerintahan sebelumnya.
Hasilnya, keempat pulau tersebut—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—resmi ditetapkan sebagai wilayah administrasi Aceh.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas secara daring dari Singapura.
Baca Juga: Mengenal Pura Alang Sanja, Tonggak Sejarah Perjuangan Puputan Nyalian Tahun 1780
Penetapan ini didasarkan pada laporan lengkap dari Kementerian Dalam Negeri serta data pendukung lainnya yang dikaji secara menyeluruh.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa langkah Presiden mencerminkan gaya kepemimpinan baru yang lebih humanis dan dialogis.
“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang persuasif dengan mengambil alih langsung penyelesaian sengketa ini secara bijak dan mempertimbangkan berbagai aspek,” kata Agung di Jakarta, Rabu (18/6).
Baca Juga: Lerai Keributan Antar Teman saat Pesta Miras, Pria Tewas Dibacok: Kronologinya Bikin Geleng-Geleng
Menurut Agung, cara Presiden menyikapi konflik ini sangat berbeda dari pola top-down yang kerap digunakan sebelumnya.
“Kini, pendekatannya lebih partisipatif dan terbuka. Ada ruang emansipatorik yang memungkinkan berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keutuhan dan kepentingan bersama,” jelasnya.
Penyelesaian ini pun dinilai menciptakan preseden positif dalam tata kelola hubungan antara pusat dan daerah.
Baca Juga: Dua Warga Terseret Arus Sungai saat Cari Ikan, BPBD Kerahkan 75 Personel Lakukan Pencarian
Agung berharap pendekatan serupa bisa menjadi acuan untuk menyelesaikan konflik-konflik kewilayahan lain di Indonesia.
“Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan semangat persatuan bangsa menjadi fondasi utama."
"Seberat apa pun dinamika relasi pusat-daerah, solusi selalu bisa ditemukan asalkan ada kemauan politik dari semua pihak untuk menjaga keutuhan dan soliditas bangsa,” tutup Agung. (*)
Editor : Nyoman Suarna