BALIEXPRESS.ID-Presiden ke-7 RI, Joko Widodo akhirnya buka suara menanggapi pernyataan tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan era kabinetnya, yang menyebut bahwa kebijakan impor gula tahun 2015 dilakukan atas arahan langsung dari presiden.
Baca Juga: Heboh! Sepasang Diduga Suami Istri Buang Sampah di Sekitar Pura di Ubud, Aksinya Dikecam Warganet
Pernyataan Jokowi ini muncul tak lama setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi izin impor gula yang menyeret namanya.
Abolisi tersebut membebaskan Tom dari proses hukum atas kasus yang telah menimbulkan perdebatan publik dalam beberapa waktu terakhir.
“Semua kebijakan yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu pasti (dari) Presiden,” ujar Jokowi di kediamannya di Solo, seperti dikutip dari video unggahan 20Detik, Sabtu (2/8/2025).
Baca Juga: SRMP 17 Tabanan Kekurangan Guru, Menteri Rini Widyantini Janji Koordinasi Lintas Kementerian
Namun, Jokowi menegaskan bahwa meski kebijakan berasal dari Presiden, tanggung jawab pelaksanaannya tetap berada di tangan kementerian teknis.
“Kebijakan dari Presiden, tapi pelaksanaan dan tanggung jawabnya tentu ada di menteri terkait. Itu prinsip dalam sistem pemerintahan kita,” jelasnya.
Pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo terhadap Tom Lembong memicu diskusi publik mengenai akuntabilitas kebijakan di level menteri dan presiden.
Abolisi ini juga menandai langkah politik penting Prabowo di awal masa pemerintahannya, terutama terhadap mantan pejabat yang pernah bekerja di bawah Presiden sebelumnya.
Tom Lembong sendiri dikenal sebagai figur teknokrat yang aktif di bidang kebijakan ekonomi dan investasi. Ia sempat menjabat sebagai Menteri Perdagangan serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Baca Juga: Polda Bali Sebut Pengibaran Bendera One Piece Bukan Masalah, Begini Penjelasannya
Pernyataan Jokowi yang menegaskan bahwa kebijakan berasal dari Presiden, namun tanggung jawab berada di menteri, menuai reaksi beragam dari publik.
Ada yang menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk “cuci tangan”, namun tidak sedikit pula yang memandangnya sebagai penjelasan konstitusional yang proporsional sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial.
Editor : Wiwin Meliana