BALIEXPRESS.ID– Kepolisian membantah kabar yang menyebut adanya korban meninggal dunia dalam aksi unjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Bupati Pati, Sudewo, di depan Kantor Pemkab Pati pada Rabu (13/8/2025).
Polda Jawa Tengah memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Artanto, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Pati.
“Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada laporan korban meninggal dunia,” tegas Artanto dalam keterangannya kepada media, Kamis (14/8/2025).
Meski demikian, Artanto membenarkan bahwa total 34 orang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.
Sebagian besar dari mereka menderita sesak napas akibat paparan gas air mata saat aparat mencoba membubarkan massa yang mulai bertindak anarkis.
Baca Juga: Berujung Ricuh! Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur Meski Didemo Ribuan Warga
“Korban telah mendapatkan perawatan di RSUD RAA Soewondo Pati dan kini telah diizinkan pulang,” tambahnya.
Selain dari kalangan peserta aksi, tujuh anggota kepolisian juga dilaporkan mengalami luka-luka dalam bentrokan yang terjadi di sekitar kompleks kantor pemerintahan.
Polda menyebut angka ini masih bisa bertambah seiring proses pendataan yang masih berlangsung.
Sebelumnya, aksi ribuan massa di Pati berlangsung panas dan berujung ricuh. Mereka memprotes kepemimpinan Bupati Sudewo serta menolak kebijakan kontroversial soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen—yang meskipun telah dibatalkan, tetap memicu kemarahan publik.
Baca Juga: Disdukcapil Bangli Kehabisan Ribbon KIA, Pencetakan Terhenti Sementara
Aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Namun, kericuhan tak terhindarkan ketika massa mulai melemparkan benda-benda keras ke arah petugas, membakar kendaraan, dan merusak fasilitas publik.
Aparat pun merespons dengan gas air mata dan water cannon untuk meredam situasi.
Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi dan menyerahkan proses evaluasi kebijakan kepada mekanisme konstitusional yang berlaku.
Editor : Wiwin Meliana