BALIEXPRESS.ID— Isu darurat militer mendadak menjadi trending topic di platform X (dulu Twitter) pada Minggu siang (31/8), menyusul gelombang aksi protes nasional yang kian tak terkendali.
Penjarahan rumah pejabat, kerusuhan di berbagai kota, hingga blackout lokal di beberapa wilayah mendorong publik berspekulasi soal kemungkinan diberlakukannya status darurat oleh pemerintah.
Baca Juga: Imbas Aksi Joget dan Sakiti Hati Rakyat, Lima Anggota DPR Ditendang dari Parlemen, Ini Daftarnya
Kekhawatiran publik tercermin dalam sejumlah cuitan warganet yang menyebut adanya indikasi skenario terencana untuk mendorong pemberlakuan martial law atau darurat militer.
“Yang mencurigakan adalah… Ini kawasan elit, nggak mungkin nggak ada pengawasan polisi. Kecuali, ya memang ‘oknum’ buat mengkambinghitamkan pendemo, lalu muncullah darurat militer. Sniper-sniper udah pada set up di atas gedung. Stay safe. Jangan terpecah belah. Belajar dari ’98,” tulis akun @Wida****.
Cuitan lain bahkan menyebut keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam memprovokasi situasi agar kekacauan meluas dan memicu intervensi militer.
“Oh gue paham sekarang, intel plokis tugasnya ngebakar gedung, intel kacang ijo ngajak ngejarah… bagi-bagi tugas biar makin cepet darurat militer. TNI-Polri bersinergi melawan rakyat,” tulis akun @tset****.
Banyak warganet juga mengingatkan soal kemungkinan kekerasan lebih lanjut jika status darurat militer benar diberlakukan.
Baca Juga: ASTAGA! Rumah Mewah yang Dijarah Massa Ternyata Bukan Milik Nafa Urbach, Ini Penjelasan Satpam
“Hati-hati, ini bisa jadi alasan aparat bertindak lebih keras. Tadi penjarahan, kemudian izin menembak pakai peluru karet tapi kena kepala. Kwitang tadi juga mulai mati lampu. Semoga jangan sampai Martial Law,” ujar akun @senja****.
Di tengah ramainya spekulasi dan keresahan publik, muncul kebingungan antara istilah darurat sipil dan darurat militer, yang padahal memiliki perbedaan mendasar dalam pelaksanaannya.
Darurat sipil adalah kondisi luar biasa di mana kekuasaan negara tetap berada di tangan otoritas sipil. Biasanya diterapkan untuk mengatasi kerusuhan, bencana besar, atau krisis nasional lainnya. Dalam situasi ini, polisi tetap menjadi penegak utama hukum, dan hak-hak sipil warga masih dijaga, meski beberapa kebebasan seperti pergerakan atau berkumpul bisa dibatasi.
Sementara itu, darurat militer (martial law) adalah kondisi yang jauh lebih ekstrem. Dalam situasi ini, militer mengambil alih seluruh fungsi pemerintahan, termasuk hukum dan administrasi. Pengadilan sipil bisa dinonaktifkan dan digantikan oleh pengadilan militer, bahkan terhadap warga sipil. Hak-hak sipil bisa ditangguhkan demi keamanan negara.
Martial law biasanya diberlakukan dalam situasi seperti:
Pemberontakan bersenjata
Invasi asing
Ancaman dalam negeri yang mengancam keutuhan negara
Baca Juga: GAWAT! Rumah Puan Maharani Dikepung Massa Dini Hari, Ini yang Terjadi
Dengan kata lain, darurat sipil memperkuat kontrol pemerintah terhadap krisis, sedangkan darurat militer menanggalkan kontrol sipil sepenuhnya demi penguasaan militer.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Presiden atau Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terkait isu trending tersebut. Namun, sejumlah pejabat tinggi dilaporkan tengah melakukan pertemuan tertutup membahas perkembangan situasi nasional.
Editor : Wiwin Meliana