BALIEXPRESS.ID-Belum genap sehari menjabat sebagai Menteri Keuangan, gaya komunikasi Purbaya Yudhi Sadewa langsung menjadi sorotan publik.
Ia resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025), menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam reshuffle kabinet yang mengejutkan banyak pihak.
Baca Juga: Baru Dilantik, Ini Sepak Terjang Purbaya Yudhi Sadewa yang Tak Kalah Mentereng dari Sri Mulyani
Sorotan terhadap Purbaya bukan soal kebijakan, melainkan pernyataannya saat menanggapi tuntutan 17+8 yang tengah ramai disuarakan oleh kelompok masyarakat dalam beberapa pekan terakhir.
Saat diwawancarai media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin sore, Purbaya mengatakan bahwa tuntutan itu berasal dari "sebagian kecil rakyat" yang merasa hidupnya terganggu dan kurang.
“Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya,” ujar Purbaya.
Ia juga menambahkan bahwa bila pemerintah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi 6%–7%, maka unjuk rasa dan tuntutan tersebut akan “hilang dengan otomatis”.
Baca Juga: Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Baru Pengganti Sri Mulyani
“Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” ucapnya.
Pernyataan tersebut langsung menuai kritik, salah satunya datang dari anggota DPD RI asal Bali, Ni Luh Djelantik, yang dikenal vokal terhadap isu-isu sosial dan kebijakan pemerintah.
Melalui media sosial pribadinya, ia menyesalkan gaya komunikasi sang menteri yang dinilai tidak sensitif terhadap keresahan rakyat.
“Hire PR atau juru bicara khusus untuk komunikasi publik Pak Menteri, please. Kalau belum mempelajari secara keseluruhan, sebaiknya tahan diri. Jangan bikin komentar yang berpotensi menyakiti hati rakyat, Pak. Ampun dah. Ahli ekonomi se-Indonesia nangis massal ini,” tulis Ni Luh dalam unggahannya dikutip pada Selasa (09/09/2025).
Postingan tersebut langsung dibanjiri komentar warganet yang ikut menyesalkan gaya komunikasi Purbaya. Banyak dari mereka mengingatkan bahwa ucapan pejabat publik harus bisa menenangkan, bukan menyulut emosi rakyat.
Tuntutan 17+8 sendiri merupakan gabungan dari 17 tuntutan masyarakat sipil terkait reformasi kebijakan fiskal, subsidi, dan keadilan sosial, serta 8 poin tuntutan mahasiswa yang dipicu oleh tekanan ekonomi, pajak progresif, dan ketimpangan kesejahteraan. Tuntutan ini telah memicu gelombang demonstrasi sejak akhir Agustus lalu, termasuk yang berujung kerusuhan di kediaman Sri Mulyani di Bintaro.
Editor : Wiwin Meliana