BALIEXPRESS.ID – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan standar ketat bagi seluruh dapur penyedia makanan. Ribuan dapur yang terlibat dalam program nasional tersebut diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan kebersihan, keamanan pangan, serta kandungan gizi yang telah ditetapkan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat benar-benar memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman untuk dikonsumsi, sekaligus mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada dapur yang tidak memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Program MBG.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar bagi masa depan generasi Indonesia. Karena itu, setiap dapur yang terlibat wajib memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, serta kandungan gizi yang telah ditentukan,” ujar Dadan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program MBG tidak dapat ditawar.
Menurut Emil, pihaknya terus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
“Kami selalu menerapkan komunikasi satu pintu. Berbagai keluhan di lapangan kami sampaikan melalui grup koordinasi ketua Satgas MBG se-Jawa Timur yang beranggotakan 43 orang,” jelas Emil.
Ia menambahkan, berbagai temuan di lapangan, mulai dari kualitas menu makanan hingga standar operasional dapur, terus dilaporkan melalui forum koordinasi yang melibatkan para ketua Satgas MBG di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Kami secara rutin meneruskan laporan tersebut kepada BGN. Harapannya ada tindakan tegas sehingga menjadi pembelajaran sekaligus memberikan efek jera,” katanya.
Emil juga mengapresiasi langkah tegas BGN yang mulai melakukan penindakan terhadap sejumlah SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional. Bahkan, beberapa unit dapur dengan potensi risiko serupa telah dihentikan sementara operasionalnya.
Beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut antara lain instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memadai serta belum diajukannya dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ketegasan ini penting, bukan hanya terhadap unit yang dilaporkan, tetapi juga terhadap SPPG lain yang memiliki faktor risiko yang sama,” ujar Emil.
Pemerintah optimistis bahwa penerapan standar ketat terhadap ribuan dapur Program Makan Bergizi Gratis akan menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan program nasional tersebut. Dengan sistem pengawasan berlapis serta kolaborasi lintas sektor, Program MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Generasi Emas Indonesia 2045.
Editor : I Putu Suyatra