BALIEXPRESS.ID-Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Di hadapan anggota DPR, Prabowo menegaskan Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi negara maju dan makmur. Namun, menurutnya, kekayaan alam yang melimpah belum sepenuhnya dinikmati rakyat.
“Kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita ini. Posisi geografis kita sangat strategis,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyoroti lemahnya kedaulatan negara di sektor maritim. Ia mengungkap masih maraknya pencurian sumber daya laut Indonesia oleh kapal asing yang beroperasi secara ilegal di perairan nasional.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan besarnya kontribusi komoditas unggulan Indonesia terhadap devisa negara. Ia menyebut Indonesia sebagai eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara dunia.
Devisa ekspor minyak sawit disebut mencapai 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp391 triliun pada 2025, sementara ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar AS atau setara Rp510 triliun.
Meski demikian, Prabowo mempertanyakan mengapa kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain, termasuk beberapa negara tetangga.
“Kita harus berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara setara dengan negara lain,” katanya.
Presiden juga menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, selama tujuh tahun terakhir ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen, namun kondisi kelas menengah justru melemah dan angka kemiskinan meningkat.
“Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun dan kemiskinan meningkat?” ujar Prabowo.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tanda adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Prabowo menyebut praktik under invoicing, transfer pricing hingga penyelundupan menjadi penyebab kebocoran besar kekayaan negara selama puluhan tahun.
“Kita harus berani mengatakan yang merah itu merah dan yang putih itu putih. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegas Presiden.
Tak hanya itu, Prabowo juga menyinggung ketergantungan Indonesia terhadap penentuan harga komoditas strategis oleh negara lain. Ia menegaskan Indonesia harus berdaulat menentukan harga komoditas sendiri, mulai dari kelapa sawit hingga nikel dan emas.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” tandasnya.
BALIEXPRESS.ID-Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Di hadapan anggota DPR, Prabowo menegaskan Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi negara maju dan makmur. Namun, menurutnya, kekayaan alam yang melimpah belum sepenuhnya dinikmati rakyat.
“Kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita ini. Posisi geografis kita sangat strategis,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyoroti lemahnya kedaulatan negara di sektor maritim. Ia mengungkap masih maraknya pencurian sumber daya laut Indonesia oleh kapal asing yang beroperasi secara ilegal di perairan nasional.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan besarnya kontribusi komoditas unggulan Indonesia terhadap devisa negara. Ia menyebut Indonesia sebagai eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara dunia.
Devisa ekspor minyak sawit disebut mencapai 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp391 triliun pada 2025, sementara ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar AS atau setara Rp510 triliun.
Meski demikian, Prabowo mempertanyakan mengapa kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain, termasuk beberapa negara tetangga.
“Kita harus berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara setara dengan negara lain,” katanya.
Presiden juga menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, selama tujuh tahun terakhir ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen, namun kondisi kelas menengah justru melemah dan angka kemiskinan meningkat.
“Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun dan kemiskinan meningkat?” ujar Prabowo.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tanda adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Prabowo menyebut praktik under invoicing, transfer pricing hingga penyelundupan menjadi penyebab kebocoran besar kekayaan negara selama puluhan tahun.
“Kita harus berani mengatakan yang merah itu merah dan yang putih itu putih. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegas Presiden.
Tak hanya itu, Prabowo juga menyinggung ketergantungan Indonesia terhadap penentuan harga komoditas strategis oleh negara lain. Ia menegaskan Indonesia harus berdaulat menentukan harga komoditas sendiri, mulai dari kelapa sawit hingga nikel dan emas.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” tandasnya.
Editor : Wiwin Meliana