BALIEXPRESS.ID – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan langkah mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional di tengah tantangan ekonomi global. Perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung.
Pemerintah terus memperkuat strategi mitigasi PHK untuk mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan pemerintah akan membangun sinergi dengan serikat pekerja dan kalangan pengusaha untuk mengantisipasi potensi PHK.
“Pemerintah bisa bersinergi dengan serikat buruh. Tentu saja, kami juga akan bersinergi dengan Apindo dan Kadin,” ujar Said Iqbal.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha menjadi kunci dalam menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Melalui komunikasi yang intensif, berbagai persoalan yang berpotensi memicu PHK dapat diidentifikasi dan diselesaikan sejak dini.
“Saya mengajak strateginya bukan menunggu, tetapi datang. Pemerintah bersama serikat buruh, terutama KSPI, sudah melakukan mitigasi awal untuk memastikan tidak adanya PHK,” katanya.
Said Iqbal menambahkan, pendekatan proaktif tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus membantu pelaku usaha menemukan solusi atas berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi.
Upaya pencegahan PHK juga dilakukan di daerah melalui berbagai program yang bertujuan menjaga daya tahan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, Jayadi Nas, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang mendukung keberlangsungan usaha sekaligus melindungi tenaga kerja.
Menurut Jayadi, keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan perlindungan pekerja menjadi faktor penting dalam menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Karena itu, berbagai program pembangunan yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja terus diperkuat.
“Program-program pembangunan yang bersifat padat karya terus didorong karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ini menjadi salah satu strategi untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat,” ujar Jayadi.
Selain mendorong program padat karya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Penguatan UMKM dinilai penting untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.
Dengan sinergi antara pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah, langkah mitigasi PHK yang diinstruksikan Presiden Prabowo diharapkan mampu menjaga stabilitas tenaga kerja nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di masa mendatang. (*)
Editor : I Putu Suyatra