BALIEXPRESS.ID – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan skema khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini dilakukan agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat di daerah dengan tantangan geografis yang berbeda, sekaligus memastikan kelompok rentan memperoleh akses makanan bergizi secara lebih merata.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyusun skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah 3T yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
"Langkah ini dilakukan agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat di daerah yang memiliki karakteristik geografis dan kepadatan penduduk berbeda dengan wilayah perkotaan. Jadi, memang ada skema tersendiri," ujar Qodari.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya refocusing Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), serta masyarakat yang tinggal di wilayah 3T.
Dalam pelaksanaannya, Program Makan Bergizi Gratis di daerah 3T akan menggunakan pendekatan yang lebih adaptif. Pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal, menyederhanakan rantai distribusi, serta menyesuaikan mekanisme operasional dengan kondisi wilayah. Strategi ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pasokan makanan bergizi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menetapkan empat prioritas utama dalam penguatan Program Makan Bergizi Gratis. Prioritas tersebut meliputi penataan ulang penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi BGN untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
"Prioritas pertama adalah melakukan refocusing penerima manfaat MBG. Langkah ini dilakukan agar program lebih terarah kepada kelompok rentan dan wilayah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi. Dengan penataan ulang sasaran penerima, manfaat program diharapkan dapat dirasakan secara lebih optimal," kata Nanik.
Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, serta berbagai pemangku kepentingan agar proses penyediaan, pengolahan, hingga distribusi makanan bergizi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Melalui skema yang lebih adaptif serta evaluasi secara berkala, Program Makan Bergizi Gratis di wilayah 3T diharapkan mampu memperluas pemerataan layanan gizi, mengurangi kesenjangan akses pangan bergizi, dan memastikan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar memperoleh manfaat program secara optimal.
Editor : I Putu Suyatra