BALIEXPRESS.ID – Direktur Marketing Agung Sedayu Group, Veronica Susilo Wardhani, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemeriksaan Veronica terkait penelusuran aset milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Muhammad Haniv.
Ini menjadi bagian dari pengembangan kasus dugaan gratifikasi senilai Rp20,7 miliar yang menjerat Haniv.
Baca Juga: Empat Titik Longsor Terjang Kawasan Pura Pucak Adeng Tabanan, Kerugian Rp1 Miliar
Veronica dimintai keterangan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan upaya penyidik menelusuri aset yang diduga dimiliki Haniv.
"Penyidik meminta sejumlah keterangan dari saksi untuk kebutuhan penelusuran aset milik tersangka MH," kata Budi kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).
Baca Juga: Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Prabowo Terungkap, Keamanan Komunikasi Negara Disorot
Budi menjelaskan, penyidik menggunakan strategi follow the money untuk mengungkap aliran dana yang diduga bersumber dari penerimaan gratifikasi.
Dari pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya, penyidik memperoleh informasi bahwa sebagian uang yang diduga diterima Haniv ditempatkan dalam bentuk deposito di sejumlah bank.
Baca Juga: Dugaan Penyadapan Ilegal Libatkan Perwira Tinggi Polri, Presiden Minta Diusut Tanpa Pandang Bulu
Dana lainnya disinyalir telah digunakan untuk membeli berbagai aset.
Informasi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi KPK untuk menelusuri lebih jauh harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi.
Langkah ini sekaligus untuk memperkuat pembuktian dan mengidentifikasi aset yang berpotensi dipulihkan kepada negara.
Budi mengungkapkan, sejumlah aset bahkan telah disita selama proses penyidikan berlangsung. Namun, keterkaitan aset-aset tersebut dengan perkara akan diungkap lebih lanjut dalam persidangan.
"Jadi memang dalam perkara ini sejumlah aset juga sudah dilakukan penyitaan di tahap penyidikan ini. Nanti dalam proses persidangan tentu semuanya akan dibuka," jelasnya.
KPK sebelumnya telah menahan Muhammad Haniv pada Rabu (19/8/2026). Haniv diduga menerima gratifikasi untuk kepentingan pribadi dengan total mencapai Rp20,7 miliar.
Dugaan penerimaan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan pengaruh dan koneksi yang dimiliki Haniv saat menjabat sebagai pejabat pajak.
Ia juga diduga memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun membantu kegiatan usaha anaknya.
Haniv disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (*)
Editor : I Made MertawanSumber : jawapos.com