BALIEXPRESS.ID - Sebuah kebijakan unik dari salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Cianjur, Jawa Barat, menjadi sorotan publik setelah diketahui mewajibkan para siswinya menjalani tes kehamilan.
Kebijakan yang sudah berjalan selama dua tahun terakhir ini menuai perdebatan di tengah masyarakat.
Menurut keterangan pihak sekolah, sebanyak 83 siswi telah mengikuti tes ini, di mana 53 dinyatakan negatif, sementara sisanya diminta menjalani tes lanjutan.
Kepala sekolah, Sarman, mengungkapkan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap pergaulan bebas di kalangan pelajar.
Alasan di Balik Tes Kehamilan
Kebijakan ini berawal dari kejadian tiga tahun silam ketika salah satu siswi dilaporkan hamil usai liburan semester, yang membuatnya terpaksa berhenti sekolah.
"Orang tua siswa tersebut datang ke sekolah dan menyampaikan kabar tersebut. Dari situlah kami memutuskan untuk menjalankan program ini agar memastikan para siswi tidak terjerumus dalam pergaulan bebas," jelas Sarman, Kamis (23/1).
Ia menambahkan, tes ini dilakukan secara rutin dua kali dalam setahun, yakni setelah liburan semester dan saat pergantian tahun ajaran baru.
Hasil tes dilakukan secara tertutup dan hanya digunakan untuk evaluasi internal sekolah.
Sarman juga menegaskan bahwa sebagian besar orang tua mendukung kebijakan tersebut.
"Memang ada pro dan kontra, tapi kami fokus pada sisi positifnya. Ini sebagai bentuk perlindungan terhadap para siswi," tambahnya.
Kritik dari KPAI dan Aktivis Perempuan
Namun, kebijakan ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai kebijakan tersebut bersifat diskriminatif karena hanya menyasar siswi perempuan.
Komisioner KPAI, Ai Maryati, menyebut bahwa edukasi dan literasi seharusnya menjadi langkah utama dalam mencegah pergaulan bebas, bukan tes kehamilan.
"Fokusnya malah ke perempuan, yang membuat dampak psikologis negatif. Padahal, laki-laki juga berperan dalam kasus-kasus pergaulan bebas. Kebijakan ini tidak adil dan hanya menyudutkan perempuan," ujarnya.
Senada dengan itu, aktivis perempuan Cianjur, Lidya Umar, juga menyayangkan langkah sekolah tersebut.
Ia menilai bahwa kebijakan tersebut melanggar privasi dan bisa berdampak buruk pada psikologi siswa.
"Pencegahan itu seharusnya melalui edukasi tentang bahaya seks bebas, bukan lewat tes seperti ini. Itu ranah privasi yang harus dilindungi," tuturnya.
Pro dan Kontra di Tengah Masyarakat
Kebijakan ini jelas menimbulkan perdebatan di masyarakat. Di satu sisi, ada yang memandangnya sebagai langkah positif untuk melindungi generasi muda dari pergaulan bebas.
Namun, di sisi lain, banyak yang menilai kebijakan tersebut melanggar hak privasi dan cenderung diskriminatif. ***