BALIEXPRESS.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluruskan polemik yang tengah memanas soal rencana menjadikan vasektomi atau program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos).
Ia menegaskan, tidak ada kebijakan yang mewajibkan vasektomi bagi calon penerima bansos dari pemerintah provinsi.
“Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu,” ujar Dedi saat ditemui di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Kamis (8/5).
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pernyataannya sebelumnya di Bandung (28/4), di mana ia sempat menyampaikan wacana agar kepesertaan KB, khususnya pria, menjadi salah satu syarat penerima bantuan pendidikan, kelahiran, hingga bantuan tunai dari pemerintah provinsi.
Menurut Dedi, KB hanyalah bentuk anjuran terutama bagi keluarga dengan banyak anak.
Namun, ia menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pria dalam program tersebut.
“Yang saya maksud adalah kesadaran untuk ber-KB, terutama bagi laki-laki. Tapi tidak harus vasektomi, ada banyak metode lain, seperti penggunaan alat kontrasepsi,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa sistem penyaluran bantuan ke depan perlu terintegrasi dengan data kependudukan dan kepesertaan KB agar distribusi bantuan lebih adil dan tidak menumpuk pada satu keluarga saja.
“Negara ini harus adil. Jangan sampai satu keluarga terima semua beasiswa, bantuan melahirkan, perumahan, bansos tunai. Maka dari itu, KB adalah bagian dari keadilan sosial,” tegasnya.
Pernyataan Dedi memicu beragam tanggapan di media sosial, mulai dari dukungan karena dinilai mendorong kesadaran keluarga berencana, hingga kritik karena dianggap terlalu mengatur wilayah privat warga. Namun dengan tegas, Dedi menampik adanya paksaan.
“Silakan cek media sosial saya, tidak ada yang saya paksa. Ini ajakan, bukan paksaan,” pungkasnya. (*)
Editor : Nyoman Suarna