BALI EXPRESS - Perbincangan soal politik dinasti yang diduga dibangun Presiden Jokowi usai sang putra sulung Gibran Rakabuming Raka resmi diusung menjadi bacawapres penamping Prabowo makin panas.
Publik dibuat pro dan kontra dengan pandangan soal politik dinasti Jokowi yang menghantui Pilpres 2024 mendatang.
Sebagian masyarakat berpendapat bahwa Jokowi sama sekali tidak menjalankan politik dinasti, sebab ia tidak menunjuk secara langsung sang anak sebagai wakil presiden.
Sebaliknya rakyatlah yang menentukan pilihannya, apakah Gibran bisa maju sebagai wakil presiden atau tidak.
Namun hal yang berbeda disampaikan oleh pengamat politik sekaligus CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah.
Dalam podcast Abraham Samad Speak Up, Eep Saefulloh Fatah mengaku perlu meluruskan pandangan terkait politik dinasti.
“Ada beberapa orang yang mengatakan, kalau seorang presiden menunjuk anak atau menantunya untuk jabatan politik tertentu baru itu dinasti. Tapi kalau anak atau menantu itu dipilih oleh rakyat, itu bukan dinasti. Saya mau luruskan itu,” ujar Eep Saefulloh Fatah dikutip pada Selasa (24/10).
Lebih lanjut Eep Saefulloh Fatah menyebut, demokrasi yang sehat ada tiga tahapan yakni seleksi, eleksi, dan delevery.
“Yang disebut tidak membangun dinasti bukan pada bagian eleksi (pemilihan) saja, tapi pas seleksi juga,” jelas Eep Saefulloh Fatah.
Eep Saefulloh Fatah mencontohkan, jika presiden menurunkan semua ketua umum partai untuk meminta mengusung anak atau menantunya yang akan mencalonkan sebagai kepada daerah, maka itu adalah bagian dari membangun dinasti.
“Ini adalah upaya membangun dinasti, karena dia potong proses politiknya, karena sebelumnya ada seleksi,” jelasnya.
Baca Juga: Tak Pernah Jera, Hugo Samir Kembali Kena Sanksi: Kali Ini Bogem Pemain Persib Bandung
Lebih lanjut Eep Saefulloh Fatah menyebut, demokrasi yang sehat dalam tahapan proses seleksi itu ada disebut meritokrasi berbasis integritas, kompetensi tetap harus ditimbang.
“Ketika itu tidak ditimbang, dengan kekuasaan dan otoritas memaksakan keluarga saya lolos seleksi dan menghancurkan peluang orang lain yang lebih kompeten dan integritas, maka sebetulnya saya sedang membangun sebuah dinasti,” paparnya.
Begitu juga dengan proses delivery. Ketika ia menjadi pejabat public, kemudian menciptakan kebijakan atau membuat langkah-langkah pemerintahan melakukan tindakan-tindakan kekuasaan yang membuat keluarga mendapatkan tempat khusus, maka sempurnalah siklus pembangunan dan pengelolaan dinasti itu.
“Jadi tidak benar kalau orang mengatakan bukan dinasti kalau tidak dipilih rakyat, karena sebelum dipilih ada proses, apalagi melibatkan MK sampai MK membuat keputusan yang tidak memenuhi syarat dan kebetulan orang tersebut memiliki hubungan keluarga, itu bagian dari praktek pembentukan dinasti,” tandasnya.
Editor : Nyoman Suarna