BALI EXPRESS – Calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, berkomitmen untuk membentuk tim khusus yang bertugas memberantas mafia daging jika terpilih menjadi presiden.
Anies menyatakan bahwa tim tersebut akan diisi oleh para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dulu tersingkir karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Pernyataan ini disampaikan Anies setelah berdialog dengan para peternak dan pengusaha di bidang peternakan di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pada Kamis (7/12).
Peternak dari berbagai daerah di Lampung dan Sumatera Selatan menyampaikan berbagai persoalan dan tantangan yang mereka hadapi, seperti defisit daging sapi, alih fungsi lahan peternakan, dan impor daging yang mengancam ketahanan pangan.
Anies mendengarkan dengan seksama keluhan dan harapan para peternak dan menegaskan bahwa negara harus membantu mereka dari hulu hingga hilir, mulai dari bibit, pakan, hingga kepastian hasil produksi.
"Kami ingin tata niaga ini bisa adil, bisa mensejahterakan semua. Karena prinsipnya adalah kami ingin menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang sudah kuat," kata Anies dikutip dari Jawapos.
Dia juga menekankan bahwa tim pemberantas mafia daging yang akan dibentuk akan direkrut dari orang-orang yang berintegritas, termasuk mantan pegawai KPK yang tidak lolos TWK.
"Kita rekrut saja karena mereka orang-orang berani, orang-orang yang berintegritas," tambahnya.
Anies menegaskan bahwa orang-orang yang direkrut untuk tim ini memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang diperlukan.
Baca Juga: Rawat Lahan Kritis, TNI AD Lakukan Reboisasi di Buleleng Bali
"Dan hal yang lebih penting adalah karena mereka punya harga diri yang tidak dijual belikan. Insya Allah ini akan menjadi agenda utama kita (jika menang pilpres) menyelesaikan dari hulu sampai hilir," tegasnya.
Untuk itu, Anies meminta para peternak untuk merumuskan secara lengkap persoalan yang mereka hadapi sesuai dengan visi perubahan yang diusungnya.
Dia ingin mendengarkan secara rinci tata niaga peternakan yang perlu ditingkatkan, bagian mana yang perlu dikoreksi, kebijakan apa yang harus dihentikan, dan hal baru apa yang diinginkan para peternak dari negara.
"Menyelesaikan ini kami tidak ingin menganggap diri kami menjadi pihak yang lebih tahu. Punya kewenangan bukan berarti lebih punya pengetahuan, karena yang lebih punya pengetahuan adalah pelakunya," pungkasnya. (*)
Editor : Nyoman Suarna