Program KTP Sakti yang digagas Ganjar pun mendapat dukungan dari penggiat media sosial Jhon Sitorus. Melalui akun media sosial X (Twitter) @Miduk17, Jhon menyebut bahwa dengan KTP Sakti maka bansos akan jalan terus, sementara penerimanya diperbaiki dan manfaatnya diperluas.
Menurut Jhon Sitorus dengan program KTP Sakti maka tidak akan ada cerita orang kaya menerima bansos, sementara orang miskin tidak masuk data bansos.
Baca Juga: Tragis!, Kepala Bule Sampai Putus Usai Tabrak Truk di Denpasar, Begini Kronologinya
“Negara yang berkeadilan musti terwujud bukan sekadar slogan,” cuit Jhon, Selasa (19/12).
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo mengatakan, KTP Sakti merupakan upaya untuk mewujudkan single number identity. Dalam perspekstif sistem pemerintahan digital sebenarnya sudah dirumuskan dalam RUU Sistem Pemerintahan Digital.
Dengan menggunakan single indentity atau satu identitas, maka semua administrasi pemerintahan akan menjadi satu big data dengan mempergunakan super app yang canggih.
“Dalam konteks ini, UU Tentang Perlindungan Data juga sudah ada. Sehingga program KTP Sakti sebenarnya merupakan implementasi yang mendahului RUU Sistem Pemerintahan Digital. Namun dasar hukumnya masih tetap ada yakni Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” kata Hestu saat dihubungi, Senin (18/12/2023) dikutip dari Fajar.co.id.
Hestu yang ikut menjadi anggota tim perancang RUU Sistem Pemerintahan Berbasis Digital ini mengatakan, dalam dunia e-government model pemerintahan berbasis digital sudah sampai pada tingkatan Governant 5.0. Sementara itu, saat ini Indonesia baru berada di tingkatan Governant 2.0.
“Jadi ide KTP Sakti memiliki jangkauan ke depan, menjadi solusi untuk mengejar Indonesia menuju Governance 5.0. KTP Sakti ini juga dapat dipergunakan untuk penyaluran dana bantuan termasuk identity BPJS dan lain-lainnya,”kata dosen pengajar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) ini.
Baca Juga: Bupati Tamba Hadiri High Level Meeting
Dia mengatakan, dengan KTP Sakti yang didukung dengan fasilitas super upp, seluruh aliran dana bansos dapat dipantau oleh rakyat yang melek digital.
“Di sinilah peran generasi emas yang cerdas di bidang teknologi informasi menjadi tulang punggungnya. Bansos tidak lagi mengalir melalui aktifitas musiman 5 tahunan demi elektoral. Melainkan ada kontinyuitas berkesinambungan,” katanya.
Sebaliknya, lanjut Hestu, bantuan sosial yang di luar program berdasar pada super apps akan mudah terpantau sebagai bentuk money politics, karena tidak masuk dalam sistem informasi bantuan sosial.
Editor : Wiwin Meliana