Hal tersebut membuat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengajukan permintaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan moderator acara untuk bersikap tegas dalam menerapkan aturan selama debat calon presiden dan calon wakil presiden.
Baca Juga: Penyanyi Cilik Bali Zarra Apsara Rilis Mini Album 'Star', Gunakan Bahasa Inggris
"Moderator itu perlu dipertegas, kok, yang selalu direm atau ditegur selalu suporter? Ini apa dia tidak punya traffic untuk menegur para kandidat? Seperti intervensi ke Pak Mahfud Md.?" kata Ketua Tim Penjadwalan TPN Aria Bima dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.
Aria menyoroti kurangnya ketegasan baik dari moderator maupun KPU dalam menerapkan aturan yang telah disepakati selama debat berlangsung.
Berdasarkan pengalaman dari dua debat sebelumnya, masih banyak perilaku dari calon wakil presiden (cawapres) yang dianggap melanggar aturan. Salah satunya adalah berjalan maju mendekati podium lawan atau memprovokasi penonton untuk bersorak.
Kondisi tersebut membuat pihak TPN mempertanyakan peran moderator dalam mengarahkan jalannya debat karena moderator cenderung fokus menegur penonton daripada mengingatkan peserta selama mereka berada di atas panggung.
Menurut Aria, moderator juga terlihat memberikan kebebasan kepada peserta untuk membawa isu lain yang seharusnya menjadi konten dalam debat berikutnya, seperti isu karbon.
"Pak Mahfud sampai tanya ke belakang apakah boleh maju? Saya bilang kami tetap pakai aturan tidak boleh. Semacam ini 'kan moderator bisa saja tidak tahu kalau (peserta) tidak boleh maju," ucapnya.
Oleh karena itu, pada debat berikutnya, Aria berencana untuk meminta secara substansif apakah moderator dapat mengintervensi pasangan lain ketika situasi serupa terulang. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan singkatan kata yang dianggap sebagai cara untuk menekan lawan agar berbicara atau menjawab pertanyaan panelis.
Meskipun begitu, Aria menegaskan bahwa seluruh timnya akan tetap mematuhi aturan KPU untuk menjaga agar debat tetap kondusif.
"Silakan tidak apa-apa, nanti akan saling menjebak soal singkatan. Semua akan mencari, dibolehkan cari singkatan yang mungkin berlaku umum atau di dunia akademis atau singkatan di anak milenial 'kan macam-macam kalau itu dibolehkan," ujar pria yang juga politikus senior PDI Perjuangan itu.
Editor : Wiwin Meliana