BALIEXPRESS.ID - Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 49 tokoh, termasuk dari partai dan kalangan profesional, untuk dipersiapkan menjadi menteri di kabinetnya bersama Gibran Rakabuming Raka.
Namun hingga Selasa (15/10), belum ada tokoh dari Bali yang dipanggil, memicu spekulasi bahwa tidak akan ada wakil dari Bali di kabinet baru ini.
Meski begitu, pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), I Nyoman Subanda, menilai kemungkinan kehadiran menteri asal Bali masih terbuka.
Baca Juga: Duh, Pemasangan Kembali TL Simpang Tiga Gunaksa Bangli Terkendala Anggaran
Ia berharap jika ada, menteri tersebut dipilih berdasarkan profesionalisme, bukan semata karena politik atau kuota.
Subanda menyatakan bahwa meskipun nantinya tidak ada menteri dari Bali, kabinet Prabowo-Gibran akan diisi oleh orang-orang berkompeten demi kepentingan bangsa.
Prabowo, meski belum dilantik, ingin membentuk kabinet lebih awal sebagai langkah maju dibandingkan tradisi sebelumnya.
Baca Juga: Kasus Korupsi Air PDAM di Badung, Staff Pembaca Meter Air Jadi Tersangka Baru
"Selama ini dilantik dulu baru dipanggil. Sekarang proses pemanggilan berbeda, lebih cepat dan lebih mendahului," katanya.
Menurut rencana, pelantikan menteri akan dilakukan sehari setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober.
Namun, Subanda menyebut meskipun 49 nama telah dipanggil, belum tentu semuanya akan menjadi menteri.
Seperti pada era Jokowi, ada tokoh yang dipanggil namun tidak diangkat, contohnya Maruarar Sirait. Di sisi lain, ada tokoh yang optimis akan menjadi menteri, seperti Sri Mulyani dan Yusril Izha Mahendra.
"Yang dipanggil belum tentu jadi, namun kecenderungan akan dipilih jadi menteri iya," ucapnya.
Subanda menyatakan terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa orang Bali tidak akan diakomodasi dalam Kabinet Prabowo, karena selain posisi menteri, masih ada jabatan wakil menteri, Dirut BUMN, dan posisi di badan-badan lain.
Baca Juga: Serap Aspirasi Pedagang, Paket ABDI Janji Perbaiki Fasilitas Pasar Tegal Harum
Struktur pemerintahan yang baru, termasuk kemungkinan pembengkakan atau perampingan departemen, juga belum diketahui.
"Kalau memang benar-benar sudah dilantik tidak ada orang Bali, mungkin Prabowo punya sesuatu alasan," ujarnya.
Subanda menyebut, jika Bali tidak mendapatkan kursi menteri, itu tidak berarti Bali diabaikan.
Baca Juga: Disdikpora Gelar Bimtek Peningkatan Pemahaman Guru PAUD tentang Anak Berkebutuhan Khusus di Buleleng
Sejak era Orde Baru hingga Presiden Jokowi, selalu ada orang Bali yang menjadi menteri. Namun, ia menilai bahwa dari era Megawati hingga Jokowi, faktor politik lebih dominan dalam penentuan menteri.
"Sebetulnya, bagi orang Bali saya ingin orang Bali diakomodir bukan karena politik, namun berdasarkan profesionalismenya. Tidak hanya pelengkap, lalu disindir atau dibully karena dianggap tidak baik, kemudian di tengah jalan kena reshuffle, kan kita tidak bangga," tuturnya.
"Kalau objektif melihat lebih terbuka, Indonesia tidak hanya berpikir Bali, tapi seluruh rakyat Indonesia. Saya sebetulnya ingin profesional diisi figur kompeten di bidangnya, sehingga berjalan maksimal," tambahnya.
Baca Juga: Yayasan Cahaya Impian Masa Depan, Harapan Baru Untuk Anak Berkebutuhan Khusus
Subanda menyebut Bali memiliki banyak tokoh profesional dan kompeten, seperti Made Mangku Pastika dengan pengalaman di eksekutif dan legislatif, serta I Nyoman Cantiasa dan Ari Dwipayana yang telah berpengalaman dalam pemerintahan Jokowi selama 10 tahun.
"Kalau toh diadopsi bukan karena politik dan menghibur. Namun kemungkina masih ada, bisa saja detik-detik terakhir (ada orang Bali)," tutupnya.(***)
Editor : Rika Riyanti