Bali Balinese Internasional Nasional Nusantara Wisata & Travel Sportainment Politik Kolom Kesehatan Hiburan Features Bisnis Advertorial

PDIP 'Boikot' Retret Kepala Daerah di Magelang, Jokowi; Harusnya Hadir Urusan Pemerintahan

Wiwin Meliana • Sabtu, 22 Februari 2025 | 16:14 WIB

Jokowi memberikan tanggapan soal PDI P boikot acara retret kepala daerah di Magelang
Jokowi memberikan tanggapan soal PDI P boikot acara retret kepala daerah di Magelang

BALIEXPRESS.ID-Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengingatkan bahwa seluruh kepala daerah seharusnya mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh pemerintah.

 Pembekalan ini merupakan urusan pemerintahan yang diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Di Tengah Dinamika Ekonomi Global, Himbara Cetak Kinerja Solid dengan Tata Kelola yang Baik

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi merespons instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang.

Jokowi menegaskan pentingnya kehadiran kepala daerah dalam acara tersebut sebagai bagian dari urusan pemerintahan yang perlu diikuti oleh mereka.

Baca Juga: Identitas Korban Tewas Kebakaran Gudang Rongsokan di Klungkung Terungkap, Begini Kejadiannya

“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan bahwa setiap kepala daerah telah dipilih langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi.

 Oleh karena itu, mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan untuk kepentingan kelompok atau pihak tertentu.

 “Karena mereka dipilih oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain,” tegas Jokowi.

Baca Juga: Bebas Usai 1 Tahun di Rutan, Siskaeee Siap Kembangkan Ketrampilan Baru

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang dalam rangka mengikuti pembekalan yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi tersebut dikeluarkan setelah pelantikan kepala daerah serentak di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025).

Instruksi ini tercantum dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang ditandatangani Megawati pada 20 Februari 2025.

Megawati juga mengarahkan kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju lokasi untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari dirinya.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” kata Megawati dalam surat instruksi tersebut. Ia juga meminta kepala daerah dari PDIP untuk tetap menjaga komunikasi aktif dan siap menerima panggilan dari pimpinan partai.

Baca Juga: Usai Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Kader PDI P Singgung Dokumen di Rusia

Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir.

Dengan adanya perbedaan pandangan antara Presiden Jokowi dan Megawati, situasi ini menjadi sorotan, dan warganet serta pengamat politik menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai keputusan para kepala daerah dari PDIP.

 

Editor : Wiwin Meliana
#boikot #jokowi #Akmil #PDI P #kepala daerah #Retret