Tanggapan Anggota DPRD Badung Terkait Rencana Bupati Pinjam Dana Raksasa untuk Infrastruktur

BALIEXPRESS.ID – Sebuah rencana besar Pemkab Badung untuk menggelontorkan dana pinjaman demi pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata menuai sorotan tajam dari DPRD setempat.

Pasalnya, kabar mengenai rencana strategis ini belum dikomunikasikan secara langsung kepada para wakil rakyat, memicu pertanyaan dan harapan akan sinergi yang lebih baik.

Ketua Komisi III DPRD Badung, Made Ponda Wirawan, tak menyembunyikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur demi kemajuan pariwisata Pulau Dewata.

Baca Juga: Viral! Petani Dipaksa Beli Pupuk Diduga Palsu, Nama Menantu Wakil Bupati Terseret: Begini Kejadiannya

Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara eksekutif dan legislatif, mengingat keduanya adalah pilar penting dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Badung.

"Kalau saya secara pribadi, itu kan urusannya di timur (Eksekutif) dan sebaiknya kan bisa duduk bersama dengan eksekutif untuk membahas hal ini, karena eksekutif dan legislatif adalah kolektif kolegial," ungkap Ponda Wirawan, Kamis (15/5).

Dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur pun tak luntur dari benak para wakil rakyat.

Mereka sepakat bahwa langkah ini krusial, terlebih jika tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah berjalan.

"Hal itu pasti kita dukung dukung. Apalagi memang tujuannya untuk memperbaiki infrastruktur pendukung agar pariwisata itu tetap bagus," tegasnya.

Baca Juga: Fraksi PDIP Minta Temuan Siswa Tak Bica Membaca Jadi Alarm, Desak Evaluasi Pendidikan Dasar

Namun, politisi asal Mambal ini memberikan pandangan menarik terkait sumber pinjaman.

Ia menyarankan agar Pemkab Badung mempertimbangkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sebagai opsi utama.

Mengingat Badung adalah pemegang saham mayoritas, dividen yang dihasilkan akan kembali ke kas daerah, memberikan keuntungan ganda bagi pembangunan.

Lebih lanjut, Ponda Wirawan berharap adanya itikad baik dari pihak eksekutif untuk menjalin komunikasi yang lebih intens dengan legislatif.

"Kami juga berharap eksekutif melakukan komunikasi dulu lah dengan kami legislatif. Kita memang harus berdampingan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Saat ini pihak eksekutif belum ada menyampaikan hal itu ke dewan," paparnya.

Ia meyakini, komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan DPRD akan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat.

"Kami masih menunggu niat baik itu, apalagi ini bicara untuk pariwisata, kami pasti mendukung serta dapat mempercepat program-program Adi-cipta," imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, memang telah mengisyaratkan adanya rencana pinjaman dana dalam waktu dekat.

Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap permasalahan kemacetan yang kian mengkhawatirkan, terutama di wilayah selatan Badung.

Baca Juga: Sannipata Waisak 2025 Siap Digelar, Permabudhi Bali Temui Ketua FKUB

"Kami tidak boleh menunggu lama untuk segera mengambil langkah cepat terkait penanganan infrastruktur," ujar Adi Arnawa.

Bupati Adi Arnawa juga menjelaskan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan Daerah (PAD) menjadi alasan utama pengambilan skema pinjaman ini.

"Melihat PAD kami yang tidak mungkin diambil begitu saja, karena masih banyak kegiatan lain maka kami ambil skema pinjaman (pinjam uang). Kebetulan juga secara regulasi dimungkinkan untuk menyiapkan pembangunan ini dengan skema pinjaman," terang mantan Sekda Badung tersebut. ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor : I Putu Suyatra