Isu Pemakzulan Gibran: Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie Tegaskan 'Mustahil Terjadi', Arahkan Publik Fokus Kawal Pemerintahan!

BALIEXPRESS.ID – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali ramai dibicarakan.

Namun, bagi sebagian kalangan, isu ini hanyalah riak-riak politik tak berarti.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, dengan tegas menyatakan bahwa upaya pemakzulan Gibran nyaris mustahil terjadi.

Ia bahkan mengimbau masyarakat untuk berhenti larut dalam isu yang justru bisa mengganggu kinerja pemerintahan baru.

"Sudah tiga partai tolak pemakzulan. Apa tidak cukup untuk yakinkan, pemakzulan tidak mungkin terjadi?" ujar Jimly kepada awak media, memicu pertanyaan besar: mengapa Jimly begitu yakin? 

Minim Dukungan Politik, Isu Pemakzulan Gibran Terganjal di Parlemen

Menurut Jimly, secara politik, wacana pemakzulan ini tidak memiliki pijakan yang kuat.

Faktanya, sudah ada tiga partai besar yang secara terang-terangan menolak gagasan tersebut.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemakzulan bukan sekadar wacana, melainkan harus melalui mekanisme hukum dan politik yang ketat, serta membutuhkan dukungan mayoritas di DPR dan MPR.

Tanpa dukungan mayoritas, apalagi dari partai-partai besar, wacana ini hanya akan menjadi angin lalu tanpa kekuatan riil untuk diwujudkan.

Pakar hukum tata negara ini juga menyayangkan energi publik yang terlalu banyak terbuang untuk isu-isu yang tidak produktif.

"Maka lebih baik perhatian dan kemarahan diarahkan untuk awasi kinerja pemerintah sekarang," tegasnya.

Jimly menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tetap transparan dan berada di jalur yang benar.  

Pelajaran Pilpres 2024 dan Fokus ke Depan: Konsolidasi Demokrasi

Jimly mengingatkan, pelajaran penting dari Pilpres 2024 adalah perlunya konsolidasi demokrasi, bukan justru memperpanjang konflik yang tidak membawa manfaat.

Ia mengajak masyarakat untuk berpikir jauh ke depan, menyiapkan diri menyambut Pilpres 2029 dengan lebih matang dan konstruktif.

"Persiapan untuk Pilpres lagi pada 2029 agar pengalaman pahit 2024 jangan terulang dan lebih penting antisipasi untuk perbaikan sistem ke depan," tandas Jimly.

Mengakhiri pernyataannya, Jimly mengajak publik untuk kembali fokus pada hal yang lebih substansial, yaitu pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Menurutnya, kritik dan kontrol publik terhadap Prabowo-Gibran jauh lebih berdampak positif daripada terjebak dalam wacana pemakzulan yang tidak realistis.

Dengan demikian, narasi pemakzulan Gibran tampaknya akan meredup.

Kini, fokus utama masyarakat adalah memastikan bahwa pemerintahan baru dapat bekerja secara efektif, akuntabel, dan mampu membawa perubahan nyata bagi rakyat.

Lantas, apakah masyarakat akan mengikuti imbauan Jimly dan beralih fokus pada pengawasan kinerja pemerintah? Kita tunggu saja. ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor : I Putu Suyatra