BALIEXPRESS.ID - Anggota DPR RI Dapil Bali, Nyoman Parta, menolak keras rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok atau sembako. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi semakin menekan kehidupan masyarakat kecil yang saat ini sudah dibebani lonjakan harga kebutuhan pokok.
Nyoman Parta meminta pemerintah meninjau ulang rencana tersebut karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, masyarakat disebut sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Tanpa pajak saja rakyat sudah susah untuk makan, apalagi kena pajak. Harga beras naik, minyak goreng mahal, gula dan cabai terus bergejolak. Kalau sembako dikenakan PPN, ini bisa makin menekan kehidupan masyarakat kecil,” ujar Nyoman Parta.
Politikus asal Bali itu menegaskan sembako bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya mendapat perlindungan negara. Karena itu, pemerintah diminta tidak menjadikan kebutuhan pangan rakyat sebagai objek pajak.
Menurut Nyoman Parta, kebijakan PPN sembako juga berpotensi memicu efek domino terhadap kenaikan harga di pasar. Pedagang dan distributor diperkirakan akan menyesuaikan harga jual, sehingga beban akhirnya tetap ditanggung masyarakat.
“Kebijakan ini bisa memicu kenaikan harga secara berantai. Masyarakat kecil yang paling terdampak,” katanya.
Nyoman Parta juga menyoroti dampak sosial yang bisa muncul jika harga kebutuhan pokok semakin mahal. Dia mengingatkan kondisi tersebut dapat memicu meningkatnya angka kemiskinan hingga ancaman stunting pada anak akibat menurunnya kualitas konsumsi keluarga.
“Kalau harga kebutuhan pokok makin mahal, yang dikorbankan biasanya kualitas makanan keluarga. Ini berbahaya karena bisa berdampak pada gizi anak-anak dan meningkatkan risiko stunting. Negara jangan sampai mengambil kebijakan yang membuat rakyat makin tercekik,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia menilai pemerintah seharusnya mencari sumber penerimaan negara dari sektor lain yang tidak membebani masyarakat kecil. Optimalisasi penerimaan dari sektor sumber daya alam, pajak korporasi besar, hingga pemberantasan kebocoran anggaran dianggap jauh lebih tepat dibanding menarik pajak dari sembako.
“Cari pemasukan negara jangan dari kebutuhan makan rakyat. Negara masih punya banyak sumber penerimaan lain yang bisa dioptimalkan tanpa harus menyentuh sembako,” ujarnya.
Nyoman Parta memastikan pihaknya akan mengawal persoalan tersebut di parlemen dan memperjuangkan agar sembako tetap bebas dari pengenaan PPN.
“Rakyat butuh harga pangan murah dan terjangkau, bukan pajak baru yang membuat hidup makin berat. Kami akan berdiri bersama rakyat untuk menolak PPN sembako,” tandasnya.
Editor : I Putu Suyatra