DENPASAR, BALI EXPRESS - Rencana pemerintah pusat menarik iuran pariwisata melalui tiket pesawat menuai beragam respon.
Salah satu yang menanggapi iuran pariwisata itu adalah Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita).
Menurut Ketua Asita Bali, Putu Winastra, penerapan iuran wisatawan lewat tiket pesawat tentunya akan menyebabkan harga tiket pesawat kian mahal.
Selain itu, tidak semua orang bepergian ke suatu wilayah untuk berwisata.
“Rasanya kurang tepat jika pungutan pariwisata diterapkan melalui tiket pesawat. Pertama, karena tidak semua orang bepergian itu berwisata. Bisa juga pulang kampung,” jelas Winastra, Kamis, 25 April 2024.
Di samping itu, Winastra menambahkan, terkait harga tiket saat ini harus dicermati, terutama untuk internasional yang harga ke Indonesia atau Bali jauh lebih mahal dibandingkan tiket ke negara-negara kompetitor.
Misalnya Thailand, Vietnam dan sebagainya. Terlebih Indonesia dan Bali tidak memiliki banyak penerbangan seperti negara-negara kompetitor.
“Apakah nanti tidak memberikan dampak signifikan terhadap kunjungan ke Bali? Kami berharap ada cara lain untuk penerapan pungutan tersebut,” ucapnya.
Misalnya saja, Winastra menyebutkan, dengan penerapan city tax. Namun selama ini menurutnya apa yang didapatkan dari pariwisata tidak kembali ke pariwisata.
“Kalau ada tourism tax harusnya bisa turun lebih banyak ke pariwisata. Misalnya untuk promosi pariwisata, penataan dan sebagainya,” tuturnya.
Demikian juga, Bali yang sudah menerapkan pungutan untuk wisatawan asing masuk Bali atau tourism leavy juga akan berbenturan jika pusat menerapkan pungutan pariwisata.
Kondisi ini akan membuat wisatawan merasa terlalu banyak pungutan.
Untuk itu pihaknya berharap sebelum kebijakan tersebut disahkan, perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu.
Terlebih untuk Bali agar tidak terjadi banyak pungutan untuk wisatawan yang akan berpengaruh terhadap kunjungan.
Sebelumnya diberitakan, rencana penerapan pungutan pariwisata akan diperuntukan untuk dana abadi pariwisata di Indonesia.
Rencana ini dikoordinasikan oleh Kemenko Maritim dan Investasi. Namun rencana iuran melalui tiket pesawat itu masih dalam kajian. (*)
Editor : I Made Mertawan