BALIEXPRESS.ID- Daya Tarik Wisata (DTW) Pura Kehen di Kelurahan Cempaga, Bangli, tidak memiliki fasilitas toilet khusus bagi wisatawan. Akibatnya, banyak pengunjung mengeluhkan kondisi tersebut.
I Ketut Wakil, petugas pemungut tiket, menyatakan bahwa DTW Pura Kehen tidak memiliki fasilitas toilet khusus untuk wisatawan sejak sekitar tiga tahun lalu.
Lima toilet sebelumnya yang dibangun pemerintah era Bupati Bangli I Nengah Arnawa, telah dibongkar untuk pembangunan wantilan oleh Pemprov Bali.
Berdasarkan gambar proyek, Pemprov Bali tidak hanya membangun wantilan, tetapi juga panggung untuk pertunjukan dan toilet baru.
Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai kelanjutan pembangunan tersebut, termasuk fasilitas toiletnya.
Padahal, menurut Wakil, fasilitas pendukung seperti toilet untuk wisatawan sangat dibutuhkan di kawasan itu.
Saat ini, Pura Kehen hanya memiliki toilet yang diperuntukkan khusus sulinggih dan pamangku.
“Dari wisatawan banyak mengeluh, mereka kecewa karena sudah bayar tiket tapi fasilitas belum lengkap,” tegas Wakil saat dikonfirmasi pada Selasa (3/12/2024).
Harga tiket masuk Pura Kehen saat ini adalah Rp50 ribu untuk wisatawan mancanegara dewasa dan Rp30 ribu untuk anak-anak.
Sementara itu, wisatawan domestik dikenakan biaya Rp25 ribu untuk dewasa dan Rp15 ribu untuk anak-anak.
“Setiap hari ada saja wisatawan yang ingin ke toilet,” tegasnya.
Wakil menjelaskan bahwa persoalan toilet ini sebenarnya sudah diketahui oleh Dinas Pariwisata Bangli karena sudah sering disampaikan.
Namun, hingga kini belum ada kejelasan kapan pembangunannya akan dilakukan oleh pemerintah.
Sementara itu, pengelola DTW Pura Kehen tidak memiliki anggaran untuk melengkapi fasilitas tersebut, karena dana bagi hasil 60 persen dari pemerintah daerah dialokasikan untuk merawat fasilitas utama.
“Kami berharap ada pembangunan dari pemerintah daerah, karena toilet ini harus bertaraf internasional,” jelasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli I Gede Budiastawa mengungkapkan bahwa pihak swasta melalui Pemprov Bali sebenarnya sempat memiliki keinginan untuk membangun toilet menggunakan dana CSR.
Hanya saja hingga kini belum ada kejelasan terkait rencana tersebut. Bagaimana dengan pemerintah?
Menurut Budiastawa, pemerintah daerah juga telah merencanakan pembangunan toilet di lokasi itu. Namun terkendala aset.
Pemerintah tidak dapat membangun fasilitas di atas lahan yang bukan atas nama pemerintah.
“Mau gak sekarang lahan itu diserahkan ke pemda, walau pemanfaatannya dikembalikan ke masyarakat,” katanya.
Solusi lainnya adalah lahan tetap bersertifikat atas nama pihak lain, tetapi dikerjasamakan dengan pemerintah daerah.
Pembahasan mengenai hal ini tidak bisa dilakukan hanya sekali atau dua kali, diperlukan diskusi yang mendalam dan matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. (*)
Editor : I Made Mertawan