Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Bali Pelajari Penguatan Transparansi dan Peran Media ke DPRD DKI Jakarta

R
Penulis: Rika Riyanti❯

PELAJARI:  Kunjungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali ke Kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/10)
PELAJARI: Kunjungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali ke Kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/10)


Advertisement

 

 

BALIEXPRESS.ID – Upaya memperkuat transparansi serta mempercepat respons terhadap aspirasi masyarakat menjadi fokus kunjungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali ke Kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/10) pagi.

Advertisement

Kegiatan bertajuk Press Tour ini juga menjadi ajang studi tiru untuk memperkuat peran media sebagai mitra strategis lembaga legislatif dalam menyebarkan informasi dan mendukung fungsi pengawasan publik.

Rombongan DPRD Bali dipimpin Kepala Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali, Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama, didampingi Sekretaris DPRD Ketut Nayaka, Kepala Bagian Umum I Kadek Putra Suantara, serta sejumlah pejabat sekretariat lainnya.

Sejumlah wartawan peliput DPRD Bali turut hadir dalam kunjungan tersebut.

Mereka diterima Koordinator Humas dan Protokol Setwan DKI Jakarta, Sugin, bersama Plt Kepala Bagian Humas, Diah Suryani, di ruang Humas-Protokol DPRD DKI.

Dalam kesempatan itu, Sugin memaparkan sistem pengelolaan komunikasi publik DPRD DKI Jakarta yang kini telah berbasis digital.

Ia menjelaskan, pihaknya memiliki dua forum media, yakni dari Balai Kota dan internal DPRD, serta ruang khusus bagi wartawan di area basement gedung dewan.

"Kita punya tim humas sendiri, mulai dari reporter, kameramen, hingga pewawancara. Kalau untuk kegiatan-kegiatan, mereka (wartawan) bisa melihat pemberitaan dari website,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh aktivitas DPRD DKI juga dipublikasikan melalui berbagai kanal digital, mulai dari website hingga media sosial resmi seperti Twitter, TikTok, dan YouTube.

“Kita lengkap semuanya, jadi semua berita-berita itu langsung dimasukin ke situ, ada tim yang masing-masing,” imbuh Sugin.

Salah satu inovasi yang menarik perhatian rombongan Bali adalah kanal SiMonas (Sistem Informasi Monitoring Aspirasi), aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mencatat, memantau, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara transparan.

Ia menuturkan, sistem tersebut hadir karena selama ini pencatatan aspirasi masih dilakukan secara manual.

Dengan SiMonas, setiap laporan masyarakat akan tercatat dan memiliki status tindak lanjut (TL) yang bisa dipantau publik.

Sistem ini juga mempercepat disposisi surat serta tanggapan atas pengaduan masyarakat.

Aplikasi tersebut terintegrasi dengan sistem dokumentasi internal DPRD, sehingga memperlancar koordinasi antarbagian dalam menindaklanjuti aspirasi warga Jakarta.

Kepala Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali, Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus sarana pembelajaran konkret dalam membangun pola publikasi legislatif yang efektif.

Ia menilai, strategi publikasi yang diterapkan DPRD DKI dapat memperkuat peran dewan sebagai lembaga representatif yang dekat dengan masyarakat.

“Tujuan utama kami tentu selain silaturahmi, juga untuk mendapatkan masukan bagaimana strategi bagian humas DPRD DKI dalam melakukan publikasi kegiatan dewan, baik dalam fungsi pembentukan perda, pengawasan, maupun penganggaran,” katanya.

Ia menambahkan, publikasi yang kuat menjadi kunci agar masyarakat dapat menilai dan memberikan masukan atas kinerja dewan.

“Harapannya tentu ada masukan dari masyarakat. Dengan publikasi itu masyarakat tahu, sehingga bisa memberikan feedback masukan kepada DPRD apa-apa yang perlu disempurnakan dan perlu diperbaiki. Dengan adanya masukan-masukan itu, harapan kita kemudian adalah output produk-produk hukum DPRD itu bersifat maksimal bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan kehendak masyarakat produknya bukan produk macan ompong, tapi betul-betul bermanfaat itu harapan kita,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum DPRD Bali, I Kadek Putra Suantara, menjelaskan bahwa di Bali juga telah tersedia kanal pengaduan publik yang terintegrasi melalui sistem SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional).

Melalui platform ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau aspirasi secara daring melalui situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708, akun X (Twitter) @lapor1708, maupun aplikasi seluler.

Ia menjelaskan, sistem ini juga terhubung dengan kanal pengaduan Pemerintah Provinsi Bali, sehingga proses tindak lanjut setiap laporan masyarakat bisa dipantau lintas instansi.

Selain itu, DPRD Bali juga memiliki sistem pengaduan digital yang dikelola langsung oleh bagian umum, termasuk “kantor virtual publik” yang dapat diakses lewat laman resmi DPRD.

“Adalah kanal untuk menyampaikan termasuk pengaduan ada surat-surat digital yang dari masyarakat. Itu yang sudah kita selalu sosialisasikan jadi masyarakat, kebetulan ini saya dulu di Diklat PIM III itu mengambil masalah terkait dengan penyampihan aspirasi atau apapun oleh masyarakat secara digital, jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor membawa fisik bisa juga dari mana saja, lewat kanal digital jadi sudah mulai berjalan. Masyarakat tinggal isi link, suratnya masuk secara digital sudah,” ungkapnya.

Menurut Kadek Suantara, inisiatif digitalisasi pengaduan ini mulai diterapkan beberapa tahun lalu melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Kominfo membantu membuatkan alur sistem, sementara kami yang menyiapkan SOP pelaksanaannya,” katanya.

Melalui studi tiru ini, Sekretariat DPRD Bali berharap dapat memperkuat sistem komunikasi publik dan peran humas di lingkungan DPRD Bali.

Selain memperluas akses bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kunjungan ini juga diharapkan mempererat sinergi antara lembaga legislatif dan media dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.(***)

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Bali Terbitkan Tujuh Rekomendasi Penanganan Bangunan di Kawasan Hutan Pejarakan

DPRD Bali Terbitkan Tujuh Rekomendasi Penanganan Bangunan di Kawasan Hutan Pejarakan

DPRD Provinsi Bali menyerahkan tujuh rekomendasi hasil pembahasan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP)

DPRD Bali Keluarkan 9 Rekomendasi untuk PT BTID, Soroti Dugaan Pelanggaran Mangrove hingga Kawasan Suci

DPRD Bali Keluarkan 9 Rekomendasi untuk PT BTID, Soroti Dugaan Pelanggaran Mangrove hingga Kawasan Suci

Rapat Paripurna ke-41 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Gedung DPRD Bali, Jumat (19/6).

DPRD Bali Usulkan Raperda Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bentuk Pansus Segera Dibahas

DPRD Bali Usulkan Raperda Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bentuk Pansus Segera Dibahas

DPRD Provinsi Bali mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer