DPRD Klungkung Sahkan Dua Perda, Tuntut Penegakan dan Pengawasan Serius
BALIEXPRESS.ID- DPRD Klungkung melaksanakan rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada Kamis (7/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, seluruh fraksi di legislatif menyatakan menerima dan menyetujui dua Ranperda strategis untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Klungkung I Wayan Baru didampingi Wakil Ketua II Tjokorda Gde Agung.
Baca Juga: Honda Idul Adha Virtual Exhibition dengan Berbagai Promo Menarik Sepanjang Mei 2026
Turut hadir Bupati Klungkung I Made Satria bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra.
Meski seluruh fraksi sepakat menerima dua ranperda itu, sejumlah catatan strategis turut disampaikan agar implementasi perda nantinya benar-benar berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Fraksi Hanura misalnya. Melalui juru bicaranya, I Komang Krisna Nata Waisnawa menilai Ranperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, nyaman dan harmonis sebagai landasan pembangunan daerah.
Baca Juga: Investor Pembangunan Vila di Cepaka Tabanan Dianggap Membangkang, Pansus TRAP Minta Hentikan Proyek
Hanura juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP agar penegakan perda berjalan adaptif, partisipatif dan humanis.
Selain itu, Hanura meminta pemerintah daerah menyediakan kawasan bebas rokok di tempat-tempat keramaian serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan.
Baca Juga: Peninggalan MR. I Gusti Ketut Pudja di Museum Buleleng Ungkap Kiprah sang Gubernur Sunda Kecil
Terkait Ranperda PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman, Hanura berharap regulasi tersebut mampu menghadirkan kawasan hunian yang aman, tertata, sehat dan layak huni di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal.
Sementara itu, Fraksi PDIP menegaskan dua ranperda tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen normatif semata.
