Perkuat Birokrasi Berbasis Merit, Bupati Adi Arnawa Lantik 156 Pejabat di Badung
BALIEXPRESS.ID - Pemkab Badung memperkuat tata kelola pemerintahan profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik melalui penguatan birokrasi berbasis sistem merit.
Terkait hal tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 31 Pejabat Administrator, 75 Pejabat Pengawas, serta 49 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemkab Badung.
Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (24/6), dihadiri Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti beserta Komisi I, Sekda Ida Bagus Surya Suamba, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, serta Organisasi Kewanitaan.
Baca Juga: Angkat Kisah Kembar Buncing, Arja Klasik Badung Tebar Pesan Kehidupan di PKB 2026
Pelantikan ini merupakan wujud komitmen daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), akuntabel, dan berintegritas lewat seleksi objektif berbasis manajemen talenta ASN.
Bupati Adi Arnawa menegaskan, seluruh pejabat terlantik merupakan ASN yang dinilai memiliki dedikasi, loyalitas, kompetensi, dan rekam jejak kinerja yang baik.
"Pelantikan dan mutasi jabatan merupakan dinamika yang wajar dalam sebuah organisasi. Selain untuk memperkuat kelembagaan, hal ini juga menjadi bagian dari pembinaan karier ASN sekaligus menyiapkan kader-kader pemimpin masa depan," ujarnya.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Gelar Cek Kesehatan Gratis, Pegawai Sambut Positif untuk Deteksi Dini Penyakit
Bupati Adi Arnawa menambahkan, jabatan bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan amanah besar yang wajib dijalankan dengan penuh disiplin, profesionalisme, dan tanggung jawab moral.
"Jabatan yang dipercayakan ini mengandung amanah besar. Tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks, terlebih di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Karena itu, seluruh aparatur dituntut mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, profesional, dan inovatif," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan kebijakan daerah saat ini difokuskan pada infrastruktur strategis guna mendukung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan berbasis Sad Kerthi Loka Bali.
Baca Juga: Taman Penasar Duta Denpasar Soroti Fenomena Bunuh Diri Lewat Garapan “Ulah Aluh” di PKB XLVIII
Berbagai isu strategis seperti kemacetan, sampah, keamanan, pelayanan publik, hingga efisiensi anggaran menjadi prioritas utama.
