Bupati Adi Arnawa Apresiasi Persetujuan Bersama Empat Ranperda
BALIEXPRESS.ID - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Rabu (11/11) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda Pengambilan Keputusan serta Penandatanganan Berita Acara Nota Kesepakatan.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti serta dihadiri wakil ketua dan anggota dewan, Sekda Surya Suamba, kepala OPD, unsur Forkopimda, dan undangan lainnya.
Persidangan ini mengagendakan pengambilan keputusan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah melalui pembahasan mendalam bersama pihak eksekutif dan legislatif.
Baca Juga: Komisi I DPRD Badung Bahas Kekurangan SDM dan Tunggakan Pajak
Keempat regulasi tersebut meliputi Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Raperda Penyertaan Modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, Raperda Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027.
Diawali pembacaan laporan hasil pembahasan oleh Wakil Ketua DPRD I Made Wijaya, sidang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama antara Bupati Badung dan pimpinan DPRD.
Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa mengapresiasi kerja keras legislatif dalam mengawal pembahasan regulasi strategis daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, serta pemikiran secara komprehensif,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, tahapan administrasi lanjutan pasca persetujuan bersama, mulai dari evaluasi hingga fasilitasi di tingkat provinsi.
“Sebagai tindak lanjut dari berita acara kesepakatan ini, selanjutnya rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan, serta untuk tiga rancangan Peraturan Daerah setelah disahkan, dilanjutkan dengan mekanisme dan prosedur sesuai peraturan Perundang-undangan untuk mendapat fasilitasi oleh Gubernur dan setelah itu kembali dimohonkan penetapan kepada Dewan yang terhormat untuk menjadi peraturan daerah," jelasnya.
Bupati Adi Arnawa juga memaparkan, penyesuaian anggaran dari proyeksi awal sekitar Rp 14 triliun lebih menjadi Rp 12,7 triliun lebih.
