BALIEXPRESS.ID - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung telah menyampaikan pandangan umum (PU) terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Senin (14/7).
Fraksi ini pun mengkritik kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.
Meski Ranperda tersebut disetujui menjadi Perda, Gerindra menilai masih rendahnya serapan anggaran dan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan program pemerintah.
Baca Juga: Beri Catatan Kritis, Fraksi Golkar DPRD Badung Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025
Ida Bagus Gede Putra Manubawa menegaskan, rendahnya realisasi belanja daerah harus menjadi perhatian serius pemerintah.
"Realisasi belanja daerah sebesar Rp 8,3 triliun lebih atau hanya mencapai 64,56 persen dari anggaran Rp 12,8 triliun lebih. Artinya, 35,44 persen anggaran tidak terserap. Kondisi ini menunjukkan perputaran ekonomi melambat, daya beli masyarakat menurun, serta pembangunan fisik, infrastruktur dan sumber daya manusia belum berjalan optimal," tegas Manubawa.
Dalam PU, Fraksi Gerindra menilai lambatnya proses tender elektronik (e-procurement), perencanaan yang belum matang, hingga kehati-hatian aparatur dalam mengeksekusi anggaran karena kekhawatiran terhadap persoalan hukum menjadi penyebab rendahnya serapan APBD.
Baca Juga: Bupati Adi Arnawa Apresiasi PU Fraksi DPRD, Siapkan Langkah Cepat Atasi Kemacetan dan Sampah
"Kami meminta pemerintah segera memperbaiki proses pengadaan, memperkuat perencanaan, serta memperkuat tim legal pemerintah daerah agar aparatur tidak ragu dalam mengeksekusi anggaran," ujarnya.
Selain itu, Gerindra juga menyoroti besarnya Silpa APBD 2025 yang mencapai Rp 1,192 triliun.
Menurut Manubawa, angka tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh.
Baca Juga: Pemerintah Percepat Stimulus Ekonomi demi Capai Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8 Persen
"Silpa sebesar Rp1,192 triliun harus menjadi alarm evaluasi. Di satu sisi menunjukkan kehati-hatian fiskal, tetapi di sisi lain mengindikasikan masih banyak program pembangunan yang belum mampu dieksekusi tepat waktu sehingga manfaat anggaran belum sepenuhnya dirasakan masyarakat," katanya.
