Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Ketua DPRD Tabanan Usulkan Lahan Pertanian Bebas Pajak
BALIEXPRESS.ID- Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa mengusulkan untuk melakukan pembebasan penuh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan pertanian basah atau sawah yang ada di Kabupaten Tabanan.
Menurut Arnawa, pembebasan pajak ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi para petani penggarap, sehingga kesejahteraan para petani bisa terjamin dan para petani tidak hidup di bawah garis kemiskinan.
“Pembebasan pajak kepada para petani penggarap inibmenjadi salah satu usulan yang harus disuarakan, karena ini adalah salah satu cara untuk mensejahterakan para petani yang ada di Kabupaten Tabanan,” ungkapnya.
Baca Juga: Jalan Penghubung Dua Desa di Tembuku Putus Total, Perbaikan Tunggu Tahun Depan
Lebih lanjut Arnawa menegaskan, dorongan insentif pembebasan pajak ini diprioritaskan bagi seluruh area sawah yang terkunci dalam zona pelestarian, mencakup jalur hijau, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta Kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD).
Usulan pembebasan PBB ini sejatinya merupakan aspirasi lama yang terus diperjuangkan DPRD Tabanan, tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan.Oleh Karena itu, Arnawa kembali menyuarakan aspirasinya.
“Dengan adanya pembebasan pajak ini, selain bisa menyejahterakan para petani, Pemkab Tabanan juga bisa tetap mempertahankan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Tabanan, yang luasnya lebih dari 16 ribu hektare,” lanjut Arnawa.
Arnawa menduga tingginya alih fungsi lahan di Kabupaten Tabanan karena pajak yang harus dipikul para petani masih sangat maha, termasuk juga biaya operasional yang harus dikeluarkan petani saat menggarap sawahnya, sehingga banyak petani memilih untuk mengalihfungsikan lahannya.
Terkait pembebasan pajak ini, diakui Arnawa selama ini, Pemkab Tabanan sebenarnya telah memberikan skema pengurangan atau subsidi PBB sebesar 50 persen bagi sawah yang berada di zona jalur hijau, LP2B, maupun WBD bagi para petani.
“Namun kondisi tersebut kami nilai belum cukup signifikan untuk menopang beban finansial para petani yang konsisten menjaga benteng ketahanan pangan daerah,” tambahnya. (*)
