BALIEXPRESS.ID - Komisi I DPRD Badung, Rabu (11/11) menggelar rapat kerja strategis bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat bersama BKPSDM, DPMPTSP, Kesbangpol, Satpol PP, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, terungkap sejumlah krusial yang mendesak untuk segera diselesaikan oleh Pemkab Badung.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah kekurangan jumlah tenaga pegawai atau sumber daya manusia (SDM) di lingkup pemerintahan daerah.
Baca Juga: DPRD Badung Sepakati APBD Tahun 2027 Menjadi Rp 12,7 Triliun
Rapat yang berlangsung di gedung dewan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara.
Turut hadir anggota komisi seperti, Wayan Puspa Negara, Made Tommy Martana Putra, Made Rai Wirata, Wayan Sugita Putra, dan Putu Sika Adi Putra.
Lanang Umbara, menjelaskan bahwa idealnya jumlah pegawai di Kabupaten Badung ditunjang oleh sekitar 22.000 tenaga kerja.
Namun, realisasi saat ini baru mencapai 16.000 orang, sehingga Badung masih mengalami defisit atau kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja.
"Jadi, kita masih kekurangan 6.000 tenaga kerja untuk di Kabupaten Badung," ujar Lanang Umbara, usai memimpin rapat.
Pihaknya menyebutkan, kekurangan ribuan SDM tersebut terjadi secara menyeluruh di berbagai lini pelayanan publik.
Mulai dari tenaga guru, staf administrasi di sekolah-sekolah, pelayanan kesehatan di puskesmas hingga rumah sakit, jajaran Satpol PP, hingga petugas pemadam kebakaran, semuanya menghadapi kekurangan personel.
